Jakarta Darurat Banjir

Jakarta sudah sangat rawan terhadap hujan. Semakin sering banjir, walau hujan tidak lama. Sampai masuk kompleks istana negara. Maka fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta sepakat membentuk Pansus (Panitia Khusus) tentang banjir di ibukota. Akan digali informasi penyebab banjir, dan upaya yang telah dilakukan Pemerintah Propinsi DKI. Pansus Banjir sepakat, bahwa Jakarta telah dalam darurat banjir. Tetapi gubernur Jakarta belum menetapkan tanggap darurat.
Kerugian tak ternilai, diantaranya libur karyawan, libur sekolah, dan perusahaan tutup operasional. Bahkan ASN (Aparatus Sipil Negara) jajaran Pemprop DKI Jakarta, bisa mengambil cuti selama sebulan, akibat banjir. Syaratnya, berupa Surat Keterangan (RT dan RW) di lokasi banjir yang masuk rumah. Menyebabkan sulit beraktifitas, sampai tidak bisa berangkat kerja.
Juga perlu menjaga keamanan rumah (dan lingkungan) ketika rumah tergenang banjir, dan pembersihan rumah. Persyaratan cuti (sampai sebulan) telah disesuaikan dengan Peraturan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Nomor 24 tahun 2017. Namun juga diatur pengkhususan terhadap pegawai Satpol PP (termasuk Damkar-Linmas). Karena seluruh personel Satpol PP dilibatkan dalam upaya pertolongan. Pemberian cuti dilakukan pasca-banjir.
Kepedihan dampak banjir makin komplet, ditambah pemadaman listrik oleh PLN, sebagai antisipasi bahaya arus liar akibat kabel putus. Berdasar data PLN, lebih dari 2.200 gardu distribusi yang dipadamkan dengan pertimbangan situasional. Gardu yang beroperasi normal hanya seperempat kapasitas (638 unit). PLN Jakarta mengerahkan seribu satgas, yang bekerja seksama memantau perkembangan banjir di kampung-kampung.
Satgas patroli PLN juga aktif menelusuri perkampungan, turun memeriksa keamanan sambungan listrik rumahtangga. Kampung yang tidak banjir (sudah surut), listrik akan dinyalakan, sesuai permintaan Ketua RT dan Ketua RW, melalui prosedur berita acara. Pemadaman listrik ditempuh, karena pengalaman hujan tahun baru 2020, terdapat korban arus listrik. Disebabkan kabel distribusi di kampung-kampung putus akibat hujan dan angin kencang.
Penetapan status tanggap darurat, merupakan kewenangan Kepala Daerah. UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mengatur penetapan status darurat hidrometerologi. Dilakukan oleh pemerintah pada tiap tingkatan. Pada pasal 51 ayat (2), menyatakan, penetapan status darurat bencana skala nasional dilakukan oleh presiden, skala propinsi dilakukan oleh gubernur. Serta skala kabupaten dilakukan oleh bupati, dan skala kota dilakukan oleh walikota.
Warga Jakarta seolah-olah telah “kenyang” sengsara akibat banjir. Selama dua bulan terakhir, sudah beberapa kali mengungsi. Ribuan unit usaha kuliner (gerobak dorong), dan warung makan juga terpukul banjir. Seluruh profesi yang bekerja di darat, unit usaha mikro dan kecil, bagai libur kerja. Sedangkan profesi kelautan tak kalah nelangsa. Nelayan juga menambatkan perahu di pinggir pantai, tidak melaut karena badai dan angin laut.
Maka bencana banjir di Jakarta, bukan sepele. Perekonomian tingkat grass-root akan menyusut tajam. Tidak terkecuali pedagang sayur dan buah, mengalami penyusutan suplai. Seluruh jenis sayur dan buah, sangat rentan terhadap hujan. Harga bahan pangan akan membubung. Kementerian Pertanian bersama Badan Ketahanan Pangan telah membuka Toko Tani Indonesia (TTI) bagai pasar dadakan, dengan harga “miring.”
Pemerintah pusat telah berbuat banyak menjaga kepentingan warga Jakarta. Sampai melibatkan BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) dalam “operasi” rekayasa cuaca. Kerjasama BPPT, BNPB, BMKG, LAPAN, dan TNI-AU, melakukan penyiraman gumpalan awan dengan garam. Awan lebih cepat menjadi hujan, di laut. Intensitas curah hujan di darat susut 35%. Mengurangi ke-parah-an potensi banjir. Tetapi masyarakat lebih menunggu bazar operasi pasar harga murah.
——— 000 ———

Rate this article!
Jakarta Darurat Banjir,5 / 5 ( 1votes )
Tags: