Foto: ilustrasi
Jakarta, Bhirawa
Kapolri Jenderal Sutarman menganggap, DKI Jakarta merupakan daerah paling panas menjelang pengumuman penghitungan suara dalam Pemilu Presiden pada 22 Juli besok. Untuk itu, konsentrasi pengamanan difokuskan di Jakarta.
“Kerawanan sekarang ada di Jakarta makanya kita fokuskan di Jakarta,” kata Sutarman di Balai Kartini, Jakarta, Minggu (20/7).
Menurut Sutarman, saat ini di daerah masih aman dari situasi panas. Meski begitu, kepolisian tetap memperketat keamanan. Setidaknya ada sekitar 154.000 personel yang akan dikerahkan di daerah.
“Di daerah-daerah sekarang tidak terjadi, biasanya kalau dipicu satu tempat maka tempat lain akan terjadi kericuhan. Makanya kita awasi semua, sehingga tidak ada yang hilang dan ditambah,” kata Sutarman.
Di tempat sama, Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan akan ada pengamanan dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dalam pengamanan keputusan hasil Pemilu Presiden 22 Juli mendatang. Namun, hal itu jika kepolisian memintanya.
“Jadi pada 22 Juli, jam 8 pagi kita akan apel oleh seluruh satuan-satuan cadangan terpusat, seperti Kostrad dan Kopassus. Dan itu nanti akan kita perbantukan pada Kapolri apabila diperlukan,” kata Moeldoko di Balai Kartini Jakarta.
Moeldoko meminta agar rakyat Indonesia percaya pada TNI dan Polri dalam mengamankan proses pengumuman penghitungan suara di KPU. Pasalnya, TNI akan memberikan kekuatan penuh pada kepoilisian. “Kami mengimbau masyarakat agar tidak perlu khawatir. Jalankan semua aktivitas seperti biasa karena semuanya akan berjalan dengan baik,” kata Moeldoko.
Dia juga mengimbau kepada para tim sukses masing-masing pasangan calon untuk tidak melakukan pengerahan massa ke KPU, karena KPU lembaga yang independen.
Sementara itu relawan Bersatu Pro-NKRI melakukan deklarasi damai untuk mengawal proses penghitungan suara hingga pleno KPU yang akan dilakukan pada 22 Juli besok. Deklarasi dibacakan oleh Ruri Semeru, penyelenggara deklarasi. Deklarasi damai yang diikuti relawan pasangan Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK ini bersepakat menjaga dan mendahulukan keutuhan NKRI, Pancasila dan UUD 1945. Menjaga keutuhan dan menciptakan suasana damai dengan tidak melakukan pengerahan massa. Mengajak seluruh elit politik dari kedua belah pihak untuk menghentikan sikap dan tindakan yang saling mendiskreditkan dan atau memecah belah rasa persaudaraan sebangsa dan setanah air. Mengawal hasil penghitungan/rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU secara terbuka, jujur dan berkepastian hukum. Meminta TNI dan Polri untuk tetap bersikap netral. [ira.bed.cty]
