Jalan Provinsi Diambil Pusat, Pemprov Merugi

DPRD Jatim, Bhirawa
Putusan pemerintah pusat yang mengambilalihan beberapa ruas jalan provinsi menjadi jalan negara ternyata sangat merugikan Pemprov Jatim. Ruas jalan yang menjadi jalan nasional tersebut ternyata cukup strategis, bernilai mahal serta dapat dimanfaatkan. Apalagi total panjang jalan 336 kilometer.
Anggota Komisi D DPRD Jatim, Moch Alimin menegaskan pada bulan Juni lalu, pemerintah pusat telah menerbitkan surat keputusan tentang perubahan status jalan provinsi menjadi jalan negara. Total panjang jalan 336 km, diantaranya lintas utara Madura, mulai Bangkalan sampai Sumenep, jalan Poros Malang-Lumajang, serta poros Kediri-Trenggalek.
”Secara umum sebenarnya hal ini merupakan kerugian pemerintah provinsi. Karena ruas jalan yang menjadi jalan nasional cukup strategis, bernilai mahal serta dapat dimanfaatkan,”tegas politisi asal Partai Golkar ini, Minggu (8/8).
Masalah serius lain yang dihadapi Dinas PU Bina Marga, adalah problem kemacetan yang makin massif. Terutama poros Surabaya-Malang, poros Surabaya-Jombang, serta poros protocol eks jalan Deandels, khususnya pada akhir pekan.
”Karena itu kami rekomendasikan, agar dilakukan audit ke Bina Marga terhadap jalan negara dan jalan provinsi,”paparnya.
Dengan begitu. lanjutnya bisa diketahui prioritas pembangunan jalan, sebagai usulan kepada pemerintah pusat maupun perbaikan dan pemeliharaan oleh Pemerintah Provinsi.
”Pada sisi lain kita memahami, bahwa sangat tidak mudah untuk membangun jalan baru, karena persoalan harga tanah,”tambahnya.
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Jatim yang lain, Abdul Halim mengakui jika ada beberapa ruas jalan milik provinsi yang diambil alih pusat merupakan jalan strategis. Kalau itu yang terjadi dewan bersama Pemprov Jatim akan menemui Dirjen Bina Marga untuk menyatakan keberatan.
Rata-rata jalan strategis tersebut, tambah politisi asal Partai Gerindra ini adalah jalan dekat dengan pelabuhan yang memungkinkan di sekitranya dibangun tempat bisnis, seperti yang ada di Laongan misalnya.
”Karenanya untuk jalan seperti itu kami tentu keberatan. Dan dalam waktu dekat kami akan ke Dirjen Bina Marga untuk menyatakan keberatan,”lanjutnya dengan nada tinggi.
Terkecuali seperti di sebelah Utara Pulau Madura. Sampai saat ini jalan tersebut belum tersentuh pembangunan karena minimnya anggaran yang dimiliki Pemprov Jatim.
Karenanya, pihaknya setuju jika jalan tersebut diambilalih oleh pusat, karena memang dalam pembangunannya dibutuhkan dana besar sekaligus perlu berdiri jembatan timbang. Mengingat di jalan tersebut banyak dibuat lalu lalang kendaraan berat dengan muatan puluhan ton, yang memungkinkan jalan cepat rusak.
”Yang pasti jembatan timbang adanya di jalan nasional. Jadi pas jika jalan tersebut diambilalih oleh  pusat, karena selama ini memang banyak dilewati oleh kendaraan berat dengan muatan puluhan ton,”lanjut pria yang juga Ketua Fraksi Gerindra  Jatim. [Cty]