Jamin Gedung Dewan Kota Batu Tak Roboh

Gedung DPRD Kota Batu merupakan aset Pemkot Batu yang dibangun pada tahun 2004.

Gedung DPRD Kota Batu merupakan aset Pemkot Batu yang dibangun pada tahun 2004.

Kota Batu, Bhirawa
Wakil Walikota Batu, Punjul Santoso, meminta anggota dewan tidak terlalu mengkhawatirkan terhadap kondisi bangunan DPRD Kota Batu. Ia menjamin bahwa kondisi bangunan dewan yang kini ditempati masih kokoh berdiri. Pernyataan ini disampaikan menyusul protes dari anggota dewan atas penundaan anggaran pemeliharaan gedung dewan sebesar Rp 200 juta.
“Gedung DPRD Kota batu itu dibangun tahun 2004. Karena itu bangunannya masih kokoh dan gak mungkin roboh,” ujar Punjul saat dikonfirmasi, Minggu (6/9). Dan dengan alasan ini pula maka penundaan anggaran pemeliharaan sebesar Rp 200 juta oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kota Batu dianggap langkah yang tepat.
Punjul membenarkan bahwa Sekretariat DPRD Kota Batu telah mengajukan anggaran pemiliharan gedung DPRD. Dan pengajuan tersebut telah ditindaklanjuti oleh DCKTR dengan melakukan survey lapangan. Petugas DCKTR melihat secara keseluruhan kondisi gedung DPRD Kota Batu.
Dari survei yang dilakukan memang harus dilakukan beberapa perbaikan. Namun di sisi lain, eksekutif harus mempertimbangkan agar tidak terjadi defisit anggaran. Karena itu harus dilakukan pengurangan-pengurangan anggaran dan melakukan pergeseran anggaran termasuk di dalamnya anggaran pemeliharaan gedung dewan.
Sebagai gantinya akan dilakukan perencanaan lebih lagi untuk tahun 2016. Bagi Punjul masalah anggaran yang lebih berwenang untuk mengatur adalah dewan, eksekutif hanya bisa mengajukan. “Yang punya kewenangan kan dewan, kita cuman mengajukan, kalau dewan minta dinaikkan kan itu hak dewan,” jelas Punjul.
Sebelumnya diberitakan, anggota DPRD Kota Batu mengancam segera boyongan dari gedung DPRD yang kini ditempati dan menyewa gedung baru. Hal ini dilakukan menyusul ditemukan sejumlah kerusakan cukup parah di gedung wakil rakyat ini. Kerusakan tersebut ditandai dengan banyaknya retakan di beberapa titik.
Adapun ancaman dari anggota dewan itu muncul setelah adanya pembatalan pengajuan anggaran pemeliharaan gedung sebesar Rp 200 juta oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR). “Dalam perubahan anggaran keuangan APBD (P-APBD), SKPD ini hanya mengajukan anggaran untuk perencanaan perawatan gedung sebesar Rp 50 juta saja,”ujar Ketua Komisi C, Didik Mahmud. [nas]

Tags: