Tak ingin program Bank Tani berantakan, Gubernur Jatim, Soekarwo akhirnya menggelontorkan dana talangan bagi PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida).
DPRD Jatim, Bhirawa
Tak ingin program Bank Tani berantakan, Gubernur Jatim, Soekarwo akhirnya menggelontorkan dana talangan bagi PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida). Tidak tanggung-tanggung, Rp25 miliar dikucurkan untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.
Tambahan Rp25 miliar tersebut kemarin dituangkan dalam Raperda Penyertaan Modal, bersamaan dengan alokasi untuk Bank Tani. “Total ada Rp225 miliar dana penyertaan modal kami anggarkan pada APBD 2015 ini. Nah, Rp25 milar untuk PT Jamkrida,”tegas Soekarwo, Rabu (5/11).
Menurut Soekarwo, penyertaan modal bersifat penting karena bertujuan menambah kemampuan keuangan melalui perkuatan permodalan dan kinerja BUMD. Selain itu juga membawa dampak bagi prosentasi kepemiloikan modal/saham dari masing-masing pemegang saham.
“Karena itu, pernyertaan modal adalah hal yang sangat strategis bagi pemerintah daerah maupun BUMD. Terutama dalam kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD),”tegasnya.
Terkait dengan Bank Tani sendiri, Soekarwo berkeinginan agar kesejahteraan para petani lebih meningkat. Ini karena para petani akan diberi kemudahan untuk mengembangkan produksinya. “Mereka bisa mengajukan pinjaman lewat bank tani untuk segala kebutuhan produksinya. bisa untuk pembenihan atau juga pupuk,”imbuhnya.
Untuk kemudahan itu pula, Soekarwo mengaku memberi kelonggaran pinjaman bagi para petani. Selain bunga yang kecil. Mereka juga tidak akan dibebani dengan jaminan (Agunan). Sebab, beban tersebut akan ditanggung Pemprov Jatim sendiri melalui PT Jamkrida.
Nah, agar PT Jamkrida tidak keberatan, pihaknya pun mengalokasikan dana talangan Rp25 miliar. Nominal inilah kata Soekarwo yang akan dipakai sebagai agunan bagi pinjaman para petani. Kalangan DPRD menyambut baik itikat baik Pemprov Jatim tersebut.
Tambahan dana penyertaan modal tersebut menurut para wakil rakyat akan mengurangi beban BUMD, terutama PT Jamkrida yang ditunjuk sebagai penjamin.
“Kondisi keuangan PT Jamkrida saat ini sedang menipis. Sehingga mustahil bisa menjadi penjamin untuk Bank Tani. Karena itu, tambahan dana talangan Rp25 miliar ini bisa menjadi jawaban,”imbuh Ketua Komisi C DPRD Jatim Thoriqul Haq.
Seperti diberitakan sebelumnya, PT Jamkrida mengaku keberatan menjadi lembaga penjamin bagi Bank Tani. Ini karena kondisi keuangan yang menipis.
Anggota Komisi C DPRD Jatim Aufa Zafiri juga memberi apresiasi positif atas tambahan dana talangan bagi PT Jamkrida tersebut.Menurutnya, tambahan Rp25 miliar sudah cukup proporsional dengan alokasi Bank Tani sebesar Rp200 miliar. “Idealnya, dana penjamin itu memang seperdelapan dari nilai dana cadangan. Nah, angka Rp25 miliar ini sudah pas,”tuturnya.
Karena itu dia berharap Pemprov Jatim serius mendistribusikan bantuan tersebut. Dia tidak ingin, bantuan untuk para petani tersebut bermasalah, layaknya kredit macet pada program Kredit Usaha Rakyat (KUR) beberapa waktu lalu.
Sementara itu, konsep pendirian Bank Tani bakal diperkuat dengan Peraturan Daerah (Perda). Upaya itu dilakukan agar pelaksanaannya memiliki dasar yang kuat. “Saat ini konsep Bank Tani akan disahkan menjadi peraturan daerah, agar pelaksanaannya memiliki dasar yang kuat. Langkah selanjutnya Pemprov Jatim akan bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia untuk segera merealisasikannya,” kata Asisten II Sekdaprov Jatim Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Hadi Prasetyo.
Untuk mengoptimalkan pendirian Bank Tani pihaknya telah berusaha melakukan survei operasional Bank Tani di Swiss. Namun ketika di Swiss, bank yang dimaksud tidak ada. Sebab yang beroperasional di Swiss adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang bergerak di sektor pertanian.
Bank dengan label pemerintah tersebut memberikan kemudahan permodalan bagi petani terutama dari sisi kredit. “Penanganan kredit bagi petani itu sesuai dengan misi Pemprov Jatim untuk mendekatkan akses perbankan. Untuk itu, akhirnya kami belajar dari BPD di Swiss dan berkomitmen dikembangkan di sini,” katanya.
Untuk menerapkannya di Jatim, kini pemprov sedang mendalami konsep yang akan dijalankan. Misalnya pada masa awal dijadikan divisi baru di Bank UMKM berupa divisi Bank Tani. “Selain itu bisa saja Bank Tani ini akan kami gabung dengan Bank Jatim atau dapat didirikan bank baru. Masing-masing konsep kami matangkan dulu sehingga hasil terbaiknya untuk petani,” katanya. [cty,iib]
