Jampidsus Kejagung, Adi Toegarisman saat memberikan pengarahan terkait ZI menuju WBK dan WBBM di kantor Kejati Jatim, Senin (17,2). [abednego/bhirawa]
Predikat Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang disandang Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, mendapat apresiasi dari Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung), Adi Toegarisman.
Bahkan Jampidsus yakin Korps Adhyaksa yang bermarkas di Jl A Yani, Surabaya ini dapat meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melebihi Kejagung. Hal itu disampaikan Jampidsus saat memberikan pembekalan di Kejati Jatim, Senin (17/2).
“Dilihat dari potensinya, saya kira (Kejati Jatim, red) bisa melebihi kami yang di Gedung Bundar (Kejagung). Dan Kejati Jatim sangat layak menerima WBBM, karena potensi perencanaan dan antusiasme dari anggota sangat bagus,” kata Adi Toegarisman usai memberikan pembekalan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) jajaran Kejati Jatim.
Pihaknya pun mengapresiasi kinerja dari Kejati Jatim beserta Kejari jajaran. Dari pantauan selama ini, Adi mengaku tidak ada persoalan dalam segi kinerja. Begitu juga terkait pelaksanaan operasional, dari aspek teknis dan manajerial SDM (Sumber Daya Manusia), Adi tidak meragukan SDM yang ada di Kejati Jatim beserta jajaran Kejari se Jatim.
“Dari semua aspek, baik itu teknis, manajerial SDM, penanganan perkara. Berdasarkan pemantauan kami tidak ada problem di Kejati Jatim. Hal itulah yang menjadi suatu syarat untuk melancarkan WBK dan WBBM,” ungkapnya.
Kedatangannya di Jatim, sambung Adi, untuk menyampaikan konsep dan strategi guna mewujudkan Kejati Jatim beserta jajaran kejari se Jatim bisa berada di ZI program WBK dan WBBM yang skala besarnya kepada reformasi birokrasi. Secara penilaian, pihaknya meyakini predikat tersebut akan begitu mudah disandang Kejati Jatim beserta jajaran.
Ketika berbicara tentang WBK dan WBBM, menurutnya hal ini bermuara kepada pelayanan. Meskipun pelayanan itu berangkat dari pelaksanaan fungsi di Kejaksaan. Adin mengaku ada beberapa aspek yang dilihat secara utuh. Yakni rancangan perencanaan program kerja di Kejati Jatim berkaitan dengan WBK dan WBBM yang sudah utuh dan sudah final.
“Kalau di Kejagung ya hanya di bidang Pidsus. Tahun kemarin (2018) sudah WBK, dan tahun 2019 sudah WBBM. Strategi yang sudah kita terpakan di Gedung Bundar, kami sampaikan di Kejati Jatim beserta jajaran. Dan saya yakin disini mampu mewujudkan contoh itu melebihi yang di Gedung Bundar,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kementerian Pemberdayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mengapresiasi dan memberi penganugerahan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) kepada Kejati Jatim di Jakarta pada Selasa (10/12/2019) lalu. Selain Kejati, tujuh Kejaksaan Negeri (Kejari) jajaran Kejati Jatim juga menerima penghargaan tersebut. [bed]
