Jangan Terus Direcoki, Biarkan Pemerintah Bisa Bekerja

KABINET-KERJAJakarta, Bhirawa
Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang merasa bingung oleh banyak nya tuntutan pada pemerintahan Jokowi-JK yang baru lima hari kerja. Jika ada yang pro atau kontra pada Presiden terpilih, itu memang ada sejak proses pemilu. Tetapi berbagai tuntutan belum layak dilakukan saat ini. Ada target waktu untuk itu, misalnya pada seratus hari, lima bulan, enam bulan, setahun kedepan.
Presiden terpilih punya hak menentukan siapa siapa pembantunya. Kenapa kita mesti berantem, meributkan apa yang tidak kita mengerti. Siapapun Presiden-nya, harus mengedepankan semua daerah, ” cetus Oesman Sapta Odang dalam diskusi bertema “Kabinet Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat Daerah” di loby DPD RI – Senayan. Pembicara lain, pengamat Ekonomi Fuad Bawazier, dan pengamat politik dari Universitas Paramadina, Herdi Sahrazad.
Lebih jauh Oesman berujar, semua daerah, semua provinsi memang menghendaki bisa menempatkan orang daerahnya di pemerintahan. Tetapi kenyataan kan tidak bisa, apa kita harus protes lalu perang. Kan tidak begitu. Berilah kesempatan pada pemerintahan Jokowi-JK untuk bekerja. Jangan terus diusik, diganggu. Setelah bekerja enam bulan, baru layak ber tanya.
“Kontribusi Kalimantan cukup besar, tetapi tidak ada yang duduk di Kabinet. Apa saya harus berontak? Tentu tidak. Kalimantan adalah produsen besar CPO, tetapi untuk ekspor, harus lewat pelabuhan Medan, Surabaya, dan Jakarta. Hal seperti ini yang harus dibenahi,bukan berantem,” nasihat OSO panggilan akrab Oesman Sapta Odang.
Menurut Fuad Bawasier nama Kabinet Kerja, kurang bermakna. Dia cenderung memilih nama Kabinet Trisakti, lebih historis dan ada roh-nya. Trisakti adalah jargon Soekarno yang membangkitkan dukungan rakyat untuk maju. Tentang pemekaran wilayah Fuad Bawasier berpendapat rakyat sebenarnya tidak suka pemekaran, karena menghamburkan dana. Sebaliknya elitelah menyukai pemekaran, karena disana ada dana dan jabatan yang bisa diperebutkan.
Herdi Sahrazad melihat wilayah Indonesia Timur belum terwakili dalam Kabinet. Namun yang penting Kabinet baru punya perhatian khusus dan Indonesia Timur mendapat prioritas pembangunan. Dia mengingatkan pemerintah, bahwa sumber daya alam di Indonesia Timur sebagian besar yakni 80%, dikuasai asing.  [ira]

Tags: