Janji Pemilu Damai

Seluruh penyelenggara dan peserta Pemilu 2024, men-janji-kan pelaksanaan Pemilu (Pemilihan Umum) berjalan sesuai undang-undang (UU). Juga wajib sesuai jadwal, tanpa penundaan. Bahkan hari pemugutan suara (coblosan) pada 14 Pebruari 2024, dipastikan akan lebih semarak, karena ke-serentak-an. Bersamaaan antara Pemilu Legislatif (memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD propinsi serta DPRD Kabupaten dan Kota). Beban KPPS di tiap TPS makin berat. Tetapi telah diantisipasi dengan kapasitas TPS

Pelaksanaan Pemilu yang damai, telah dijanjikan ketiga pasangan calon (Paslon) Prsiden dan Wakil Presiden. Juga di-deklarasi-kan oleh segenap pimpinan partai politik (parpol). Walau sesungguhnya masing-masing Tim Sukses Paslon telah merasa “dicurangi” sejak awal proses Pemilu. Kecurigaan telah terbangun. Terutama pada proses penyusunan daftar pemilih tetap. Sampai proses penerobosan persyaratan usia Paslon melalui Mahkamah Konstitusi.

Namun Pemilu yang “luber jurdil” harus tetap gigih diupayakan. Gebyar deklarasi Pemilu Damai oleh KPU dan Bawaslu, sampai menerima penghargaan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI). Karena kirab akan melibatkan KPU Propinsi, serta KPUD Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia. Menjadi kirab bendera parpol peserta Pemilu terbanyak di seluruh dunia. Rekor MURI diserahkan oleh pendiri MURI, Jaya Suprana. Diharapkan seluruh daerah benar-benar menggelar Pemilu damai.

Terdapat tiga pernyataan janji mewujudkan Pemilu damai. Yakni, pertama, Pemilu harus terlaksana secara “Luber” (langsung, umum, bebas, dan rahasia), serta Jurdil (jujur dan adil). Pernyataan (janji) pertama ini merupakan mandatory konstitusi. UUD pada pasal 22E ayat (1), menyatakan, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Penyelenggara Pemilu (KPU, dan Bawaslu) memikul tanggungjawab utama terhadap janji pernyataan pertama ini.

Janji pernyataan kedua, “melaksanakan kampanye Pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoax, tanpa politisasi SARA, dan tanpa politik uang.” Serta pernyataan janji ketiga, “melaksanakan kampanye Pemilu berdasarkan peraturan perunda-undangan yang berlaku.” Pernyataan janji kedua, dan ketiga, merupakan kewajiban pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (direvisi melalui UU Nomor 7 Tahun 2023.

Jadwal kampanye serentak dimulai pada 28 November, sampai datang masa tenang. Tetapi tidak sembarang tulisan, dan ucapan, bisa disiarkan sebagai kampanye. Jelang coblosan, seluruh iklan dalam media mainstream, serta baliho, spanduk, dan seluruh alat peraga kampanye harus dihilangkan. Kampanye diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Tercantum dalam Bab VIII, mulai pasal 267 hingga pasal 339. Termasuk wewenang KPU menentukan jadwal kampanye.

Larangan dalam Kampanye, tercantum dalam pasal 280. Diantaranya tidak boleh mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan UUD, dan melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI. Dalam pernyataan di-janji-kan, tidak menyebar hoax, ujaran kebencian. Juga tidak kampanye pada tempat ibadah. Selaras rambu-rambu Kampanye dalam Pemilu, juga terdapat PKPU (Peraturan KPU) Nomor 15 tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu.

PKPU pada pasal 24 huruf a, dinyatakan “harus dengan kalimat yang sopan, santun, patut, dan pantas disampaikan, diucapkan, dan/atau ditampilkan kepada umum.” Etika lain dalam kampanye tercantum dalam pasal 24 huruf d, sebagai larangan. Dinyatakan, “tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau Pasangan Calon lain.” Serta huruf e, menyatakan “tidak bersifat provokatif.”

Pemilu serentak (pilpres dan Pemilu legislatif) sudah terselenggara dua kali. Namun masih memerlukan tekad penyelenggaraan yang ber-integritas. Terutama menghindari kampanye hitam. Juga tidak menyulut emosi masa dengan isu hoax. Lebih mulia, manakala kampanye di-isi paparan program men-sejahterakan rakyat.

——— 000 ———

Rate this article!
Janji Pemilu Damai,5 / 5 ( 1votes )
Tags: