Foto: ilustrasi
Terhambat Efisiensi, Anggaran Susut Rp 5,6 M
BAP S/M Jatim, Bhirawa
Sekolah-sekolah di Jatim yang habis masa akreditasinya tahun ini harus lebih bersabar. Sebab, rendahnya anggaran dari pemerintah pusat membuat Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) memangkas jatah akreditasi untuk setiap provinsi.
Salah satunya di Jatim, jatah yang sebelumnya diberikan untuk 9.400 sekolah berkurang tinggal 8.090 sekolah. Artinya, 1.310 sekolah harus rela menunggu masa akreditasi tahun depan. “Sebenarnya di Jatim itu ada 13.336 sekolah yang membutuhkan reakreditasi. Tapi disetujui 9.400 dan sekarang susut lagi jadi hanya untuk 8.090 sekolah,” tutur Sekretaris Badan Akreditasi Provinsi (BAP S/M) Soeparno Selasa, (17/5).
Susutnya anggaran, tambah dia, mencapai Rp 5,649 miliar. Pengurangan tersebut berdasar surat BAN S/M nomor 260/BAN-SM/LL/V/2016 tentang penetapan kuota akreditasi hasil efisiensi. Dalam kondisi seperti ini, BAP S/M akhirnya memberikan prioritas untuk SMA/SMK agar lebih dulu melaksanakan reakreditasi. Soeparno menjelaskan, pertimbangannya karena jenjang tersebut sangat berpengaruh terhadap lulusan untuk mengikuti seleksi ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan dunia kerja. “Pengurangan yang besar kita lakukan untuk jenjang SD dan SMP,” tutur dia.
Sekolah-sekolah yang didrop dari daftar usulan akreditasi tahun ini adalah sekolah yang baru habis masa akreditasinya tahun ini. Sebagai penggantinya, pihak BAP S/M dapat memberikan perpanjangan satu tahun kali dua. “Kita batasi satu tahun perpanjangan itu karena harapan kita 2017 sudah bisa diusulkan kembali. Tapi kalau tidak juga masuk usulan, bisa diperpanjang satu tahun lagi,” tutur dia.
Kendati ada pemangkasan, Soeparno mengakui Jatim tetap mendapat kuota paling banyak daripada provinsi lain. Termasuk di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah tercatat hanya mendapat jatah di kisaran angka lima ribu sekolah. “Kuota paling banyak ini adalah kepercayaan yang harus kita jaga dengan kinerja,” kata dia.
Karena itu, saat ini proses penugasan assessor untuk visitasi ke sekolah sudah mulai berjalan. “Sudah kita tugaskan assesornya, tapi belum bisa turun karena anggaran dari pusat juga belum turun,” tambahnya.
Semula, lanjut Soeparno, visitasi akan dilakukan 9 Mei, namun karena alasan anggaran sehingga diundur sampai 23 Mei. “Kalau tanggal itu belum juga ada anggaran, kita undur lagi sampai 31 Mei,” tandasnya.
Terkait pemangkasan ini, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Saiful Rachman mengakui kondisi keuangan saat ini mulai dari pusat hingga daerah memang menurun. Karena itu, harus ada perhatian dari kabupaten/kota agar mau sharing anggaran untuk kepentingan akreditasi sekolah. Sementara provinsi sendiri tidak bisa mengalokasikan anggaran untuk membiayai akreditasi karena telah habis terbagi di pos-pos lain. “Biasanya daerah sudah tahu kondisi ini lalu mengalokasikan sendiri untuk akreditasi mandiri,” tutur Saiful.
Tahun ini, lanjut Saiful, kegiatan akreditasi difokuskan pada sekolah-sekolah yang membutuhkan reakreditasi. Sebab Jatim sendiri telah menuntaskan akreditasi sejak setahun lalu. Karena itu, jika prioritas yang diambil adalah SMA/SMK lebih dulu itu sudah tepat. “Kita akan buat perjanjian dengan BAN S/M agar bisa memberi kelonggaran perpanjangan seperti tahun lalu. Yang terpenting SMA/SMK dulu karena sangat penting untuk lulusannya,” pungkas Saiful. [tam]
Pembagian Kuota Akreditasi Sekolah/Madrasah Jatim Hasil Efisiensi
Jenjang Kuota Awal Efisiensi Kuota Ditetapkan
SD/MI 5.113 363 4.750
SMP/MTs 2.004 743 1.261
SMA/MA 1.082 95 987
SMK 1.131 109 1.022
PLB 70 – 70
