Jatah PKB sebagai Ketua DPRD Jatim di Ujung Tanduk

DPRD Jatim, Bhirawa
Dibahasnya UU 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan Keanggotaan MPR, DPR, DPD dan DPRD oleh DPR RI yang menyebutkan nantinya posisi Ketua DPRD tidak lagi tergantung suara terbanyak, namun berdasarkan pemilihan ternyata membuat PKB sebagai partai pemenang Pileg 2014 di Jatim khawatir. Karenanya, partai dengan dominasi warna hijau ini terus melakukan lobi-lobi politik hingga sampai di tingkat DPR RI. Tujuannya agar PKB sebagai pemenang Pileg 2014 di Jatim mendapat jatah sebagai Ketua DPRD Jatim periode 2014-2019.
Anggota DPR RI dari Partai Golkar Jatim, Zainudin Amali tak menampik tentang kondisi yang terjadi selama ini. Mengingat sebelumnya di DPRD Jatim, plot posisi Ketua Dewan diambil oleh partai pemenang pemilu. Namun dengan dibahasnya dan akan digedoknya UU 27 Tahun 2009 dalam waktu dekat ini, maka sistim yang lama tidak berlaku dan Ketua DPRD Jatim diambil dari hasil pemilihan.
”Itu artinya bisa saja PKB tidak dapat meraih kursi Ketua DPRD Jatim, jika sebelum Agustus 2014 DPR RI sudah mengesahkannya. Dan kalau sudah begini seluruh partai yang memiliki peringkat satu sampai lima dalam hasil Pileg 2014 lalu mendapatkan peluang untuk meraih kursi sebagai Ketua DPRD Jatim,”tegas Zainudin yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jatim, Selasa (17/6).
Terpisah, Ketua DPW PKB Jatim Ach. Halim Iskandar mengaku pihaknya tak terlalu pusing dengan perubahan UU tersebut. Karenanya, pihaknya menyerahkan sepenuhnya keputusan pada yang di atas. Namun, Halim tidak mengelak jika PKB lewat DPR RI sudah mencoba melakukan lobi-lobi politik agar UU tersebut diberlakukan pada lima tahun ke depan, tidak tahun ini.
”Kalau saya pribadi terserah. Karena memang jabatan tidak bisa dikejar. Yang pasti dengan keluarnya UU ini, PKB banyak dirugikan khususnya di Jatim karena PKB dalam Pileg 2014 menjadi pemenang yang otomatis banyak kader PKB yang duduk sebagai Ketua DPRD. Tapi kami di sini sebatas berdoa saja, dan keputusannya ada yang di atas,”tambah Halim yang juga menjadi kandidat sebagai Ketua DPRD periode 2014-2019 ini.
Sekretaris DPW PAN Jatim Kuswiyanto mengaku jika suasana politik di pusat tidak serta merta diikuti Jatim. Terbukti banyak contoh yang ada di Jatim yang membuat kondisi di Jatim tetap kondusif. Di mana seluruh parpol tetap guyub dengan tujuan masyarakat Jatim tetap makmur dan perekonomian  meningkat. ”Inilah Jatim, semuanya serba unik. Tak heran jika komunikasi antar parpol di sini sangat gayeng dan kondusif. Termasuk menyikapi soal adanya revisi UU 27 Tahun 2009 terkait Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD,”tegasnya.
Sumber di DPRD Jatim menyebutkan jika dalam persoalan jatah jabatan di DPRD Jatim tidak akan terpengaruh dengan suhu Pilpres. Artinya seluruh parpol tetap menyerahkan jabatan Ketua DPRD Jatim kepada PKB yang telah menjadi pemenang dalam Pileg 2014. ”Yang terpenting di sini bagaimana seluruh parpol di Jatim dapat guyub dan membangun Jatim demi kepentingan rakyat. Selanjutnya soal jabatan, kita tetap menganut pada aturan yang lama. Ini demi menghormati partai pemenang yang telah bekerja keras untuk memenangkan Pileg 2014,”jelas salah satu anggota dewan yang menolak namanya dikorankan. [cty]