Jatim Akan Menjadi Hinterland Dari Ibu Kota Baru

DPRD Jatim, Bhirawa
Kran perekonomian di Jawa Timur bakal semakin terbuka bebas. Rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, pusat perekonomian di DKI Jakarta dipastikan akan bergeser ke pulau Jawa, khususnya di Jawa Timur.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Jatim Kusnadi SH Mhum, Kamis (27/2). Menurut dia, kalau ibu kota pindah ke Kalimantan Timur, maka secara de jure pusat perekonomian Indonesia ada di Jawa Timur.
Politisi PDIP ini mengakatan bahwa ada 16 Provinsi di Indonesia bagian timur segala kebutuhannya bergantung sepenuhnya pada Jawa Timur.
“16 Provinsi di Indonesia bagian timur mulai dari Papua hingga Sulauwesi segala kebutuhannya sepenuhnya bergantung kepada Jawa Timur. Kalau Jawa Timur goncang, maka ini akan membawa kegoncangan juga di Indonesia bagian timur,” katanya.
Kusnadi yang juga Ketua DPD PDIP Jawa Timur ini pun meminta kepada seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga Jawa Timur tetap kondusif. “Kita harus menjaga Jawa Timur, dan kita juga harus bersiap diri,” pintanya.
Meski demikian, diakui Kusnadi, disaat pusat perekonomian Indonesia bagian timur beralih ke Jawa Timur, potensi konflik tetap ada. Sebab, konflik-konflik yang pernah muncul di masyarakat tidak bisa dinolkan dan ditiadakan.
“Tapi kemudian bagaimana intensitas potensi itu bisa diperkecil, dan kemudian kalau terjadi suatu konflik itu bisa dikurangi bahkan dieliminasi sedemikian rupa,” jelasnya.
Pernyataan Kusnadi ini pun dibenarkan Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga (Unair) Suko Widodo. Menurut dia, apa yang disampaikan Ketua DPRD Jatim memang benar. Bahwasannya, Jawa Timur akan menjadi suatu daerah yang berfungsi sebagai pemasok dan pemenuhan kebutuhan bahan makanan pokok serta tempat produksi komoditi eksport.
“Apa yang disampaikan Pak Kusnadi memang benar. Jadi, Jawa Timur akan menjadi hinterland dari ibu kota itu, wilayah pendukung pusat ibu kota, kalau tidak siap ini berbahaya karena akan ada investasi besar-besaran di Jawa Timur,” terangnya.
Suko juga berharap masyarakat Jawa Timur harus bersiap diri terutama pada generasi milenial. Oleh sebab itu, pemerintah harus turut serta dan membuat kebijakan khusus terhadap pembinaan anak-anak muda.
“Kalau masyarakatnya tidak siap, terutama generasi muda dan masih berkutat pada egoisme kelompok-kelompok ini menjadi risiko. Maka harus ada kebijakan khusus terhadap pembinaan anak-anak muda,” pungkasnya. [geh]

Tags: