Jatim Desak Inpres Penempatan Dokter Spesialis Diterbitkan

Wagub Drs H Saifullah Yusuf saat menerima kunjungan kerja anggota Komisi IX DPR RI di Ruang Kertanegara Kantor Gubernur Jatim, Senin (11/5).

Wagub Drs H Saifullah Yusuf saat menerima kunjungan kerja anggota Komisi IX DPR RI di Ruang Kertanegara Kantor Gubernur Jatim, Senin (11/5).

Pemprov, Bhirawa
Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf mendesak agar Instruksi Presiden (Inpres) tentang Penempatan Dokter Spesialis segera diterbitkan. Sebab saat ini persebaran dokter spesialis di Indonesia termasuk di Jatim belum merata, khususnya di daerah terpencil maupun di puskesmas.
Menurut Saifullah Yusuf, tidak meratanya penyebaran dokter spesialis itu membuat pelayanan kesehatan kepada masyarakat menjadi tidak merata. Sehingga sangat menyulitkan langkah Pemprov Jatim menjalankan strategi promotif dan preventif untuk mengurangi beban rumah sakit penerima pasien rujukan seperti RSU dr Soetomo.
“Saat ini ada 51 persen dokter spesialis berdomisili di kota besar Jatim yaitu Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan Malang. Ini tidak bagus untuk pemerataan layanan kesehatan,” kata Saifullah Yusuf saat menerima kunjungan kerja anggota Komisi IX DPR RI di Ruang Kertanegara Kantor Gubernur Jatim, Senin (11/5).
Gus Ipul, sapaan lekat Wagub Jatim ini mengatakan, pihaknya tidak berwenang membuat regulasi pemerataan penempatan dokter spesialis di Jatim. Kewenangan tersebut ada di tangan Menteri Kesehatan RI. Pihaknya hanya berharap kepada Komisi IX DPR agar mendesak Menteri Kesehatan RI dapat segera mengeluarkan sebuah regulasi baru tentang penempatan dokter spesialis ini.
“Ini bukan hanya persoalan di Jatim saja, tapi persoalan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Karena itu, regulasi yang tegas sangat kami harapkan agar layanan kesehatan dapat dinikmati secara merata,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI Rieke Dyah Pitaloka menyatakan akan menampung dan memperjuangkan masalah kekurangan dokter spesialis di daerah terpencil. Namun pihaknya juga meminta kepada pemerintah daerah yang saat ini kekurangan dokter spesialis untuk segera melakukan pendataan terlebih dahulu.
Pihaknya memberikan apresiasi kepada Jatim yang selalu meningkatkan pelayanan kesehatan. “Jatim terbukti mencoba meningkatkan pelayanan kesehatan di puskesmas dengan menambah satu pasien satu bidan. Ini berarti ada prespektif memperbaiki pelayanan kesehatan di tingkat bawah,” ujarnya.
Rieke menambahkan, apa yang dilakukan oleh Jatim  semoga bisa  menggambarkan paradigma pemerintah daerah dalam melayani masyarakat. Namun, beberapa masih harus dibenahi seperti halnya terkait rujukan. Ia berharap agar mekanismenya diperbaiki yaitu dengan  menyiapkan banyak dokter di tiap puskesmas.

Menentang Impor Beras
Sementara itu Suryo Alam anggota Komisi VI DPR RI dengan tegas menolak impor beras karena stok di Bulog masih bisa memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu, Bulog juga belum sepenuhnya menyerap beras di tingkat petani yang pada Mei ini masih melakukan panen raya. Penegasan itu disampaikan saat Komisi VI DPR RI meninjau stok beras di gudang Bulog Candirejo Kecamatan Loceret Kab Nganjuk, Senin (11/5).
“Komisi VI DPR secara tegas menolak upaya kran impor yang dilakukan pemerintah, karena stok Bulog pada September tahun kemarin juga masih ada,” tandas Suryo Alam.
Politisi Partai Golkar tersebut menilai, rencana impor beras oleh pemerintah justru akan menyengsarakan petani. Apalagi hingga kini stok beras di Bulog dinilai masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.
Suryo Alam mengkritisi kelambanan pemerintah dalam menentukan kebijakan soal pangan terutama harga pembelian gabah oleh pemerintah dari petani. Seharusnya dikatakan Suryo Alam,  harga pembelian gabah oleh pemerintah keluar pada Januari, namun faktanya pemerintah baru mengumumkan pada akhir Maret. “Padahal harga pembelian gabah oleh pemerintah ini menjadi acuan Bulog untuk membeli gabah dari petani. Karena lamban diterbitkan, gabah di tingkat petani masih belum terserap maksimal oleh Bulog,” terang Suryo Alam.
Sementara itu Kasub Drive 5 Bulog Kediri  Wahyu Sutanto saat mendampingi anggota DPR RI  meninjau stok beras mengungkapkan, jika Bulog Sub Divre 5 Kediri untuk tahun ini menargetkan stok beras mencapai  52 ribu ton. Memasuki bulan kelima, Bulog sudah menyerap beras dari petani sebesar 7 ribu ton. Bahkan Bulog mengaku optimistis akan mencapai target tersebut dan dengan stok yang ada masih bisa mencukupi kebutuhan beras hingga tiga bulan mendatang. ” Untuk memenuhi target ketersediaan beras, Bulog menggandeng mitra kerja melalui Gapoktan serta menurunkan satuan petugas khusus agar penyerapan gabah di tingkat petani bisa maksimal,” pungkas Wahyu Sutanto. [iib,ris]

Tags: