Jatim Dijadikan Dasar Percontohan dalam Perubahan Birokrasi

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo memberikan paparan dan persentasinya di acara Penyerahan LAKIP di Graha Wicaksana Praja Kantor Setdaprov Jatim Surabaya.

Pemprov, Bhirawa
Provinsi Jatim selama lima tahun terus menerus menjadi juara dalam memberikan pelayanan publik di Indonesia. Oleh karena itu, kedatangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintan dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) RI ke Jatim, karena Jatim akan dijadikan dasar percontohan dalam inovasi atau perubahan  reformasi birokrasi di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo didepan para wartawan seusai acara penyerahan Penghargaan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016 di Graha Wicaksana Praja Kantor Gubernur Jatim, Selasa (31/1).
Menurut Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, Menpan dan RB ingin melakukan desiminasi apa yang telah dilakukan di Jatim ini bisa juga dilakukan dan diterapkan di provinsi-provinsi lain di Indonesia. Sebab, enam provinsi lain di Indonesia yang saat ini datang ke Jatim juga telah meniru apa yang telah dilakukan Jatim.
Pakde Karwo mengatakan, Jatim yang dijadikan base of changer (perubahan) karena Jatim membuat rumus reformasi birokrasi, sehingga bisa berhasil dan bertambah baik dari sebelumnya. Rumus itu ada empat yaitu Regulasi (R) ditambah Leadership (L) karena  50 persen lebih memanajemen orang (SDM) itu sulit. Maka untuk sementara ini menggunakan Ilmu Tehnologi (IT), dan yang keempat adalah control untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev).
Kalau SAKIP itu, lanjutnya, penilaiannya berdasarkan mulai dari rencana program kerja dari masing-masing SKPD. Yang dinilai mulai dari  mengukur kinerja yang dibuat dan dilakukan itu ada di program atau tidak, terus  program tersebut dilakukan oleh siapa. Selain itu, uangnya ada apa tidak, kalau uangnya ada penggunaannya berkorelasi dengan program apa tidak. Kalau sudah dilakukan, apa input dan output-nya serta outcome-nya bagi masyarakat? Semua itu harus ada dan kelihatan jelas.
“Manfaatnya menjadi baik itu kemudian, saya gambarkan Dinas Sosial yang menangani kemiskinan dengan biaya sekian, dan tidak mungkin  bisa selesai kalau hanya ditangani oleh Dinsos saja. Untuk itu, harus  menggunakan  diagram silang dengan tiga atau empat dinas lain. Yakni Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, agar  masalah ini bisa tercover. Dan masalah  ini tidak akan mungkin dibicarakan disini,” jelasnya.
Tahun 2016, penilaian SAKIP se-Indonesia baru Jatim yang mendapat nilai A yakni Kabupaten Banyuwangi. Penilaiannya adalah harus ada program, ada anggaran tapi program itu berkualitas dan saling holistik atau saling memperkuat bukan saling mematikan atau tumpang tindih. Karena ini merupakan kompetisi, maka kabupaten/Kota se-Indonesia harus saling beradu inovasi dan kreativitas agar dapat meningkatkan kinerja reformasi birokrasi di daerahnya masing-masing.
“Untuk bisa mencapai keberhasilan, maka harus ada kerjasama yang baik antara kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah usat. Yaitu dengan cara memberikan pendampingan ke kabupaten/kota oleh bappeda dan Biro Organisasi dan pendampingan ke provinsi diberikan staf Kemenpan RB dan BPKP,” ungkapnya.

Satu-satunya di Indonesia, SAKIP Banyuwangi Raih Predikat Tertinggi
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Kemenpan dan RB) RI menetapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 sebagai yang terbaik dengan nilai A.  Menteri PAN-RB Asman Abnur menyerahkan hasil evaluasi SAKIP tersebut kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.
Kabupaten Banyuwangi ditetapkan menjadi satu-satunya kabupaten di Indonesia sekaligus pertama di Indonesia yang mendapat nilai A atau tertinggi. Selama ini, belum pernah ada kabupaten yang berhasil meraih nilai A di seluruh Indonesia.
“Di Indonesia, Banyuwangi adalah satu-satunya kabupaten yang dapat A. Tidak ada temannya, saya harapkan tahun depan ada perbaikan dari daerah lain. Sudah kita cek semuanya di Banyuwangi dengan berbagai indikator dan verifikasi lapangan, termasuk tim penilai independen. Saya sendiri ke saja. Memang belum semuanya sempurna di Banyuwangi, tapi ruh perubahan dan inovasi program cukup menonjol,” ujar Asman Abnur.
Menurut Asman, tidak mudah untuk mendapatkan kateori A dalam penilaian SAKIP. Banyak hal yang mesti dipenuhi terkait peningkatan kinerja pemerintahan. Efektivitas kegiatan diukur dengan orientasi keberhasilan kinerja, bukan semata-mata soal anggaran. “Kita lihat mana daerah yang efektif mengeluarkan anggaran, memiliki target dalam bekerja. Jadi SAKIP ini bukan seperti lomba atau kompetisi, tapi sejauh mana daerah menanfaatkan anggarannya secara efektif, punya target dan hasil kerja jelas,” ujar Asman.
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas berharap hasil evaluasi akuntabilitas kinerja ini diharapkan kian mendorong kinerja aparatur. “SAKIP ini penting karena intinya yang dievaluasi adalah berjalannya sistem, bukan hasil one man show kepala dinas atau kepala daerah. Artinya ada transformasi. Jadi ini bukan soal sistem yang bersifat administratif saja, tapi mengukur kinerja, mengukur hasil program pembangunan,” ujar Anas.
Anas bersyukur, ikhtiar bersama-sama di Banyuwangi untuk meningkatkan pelayanan publik terus berjalan dengan baik. Kekurangan-kekurangan yang ada terus diperbaiki. Banyuwangi memadukan laporan berdasarkan regulasi yang ada dengan unsur review kinerja dan review indikator kinerja.
“Jadi kerja aparatur sipil negara (ASN) jelas dan terukur. Program-program diefisienkan sesuai manfaat ke masyarakat. Berdasarkan perhitungan ini, kita berhasil hemat Rp213 miliar atau 13% dari total belanja langsung, namun dengan tetap berorientasi hasil dan 100% program tetap berjalan. Jadi program kita sudah menganut asas money follow result, berorientasi ke manfaat program,” ujar Anas.
Sementara itu, dalam acara tersebut, Menpan dan RB Asman Abnur menyerahkan penghargaan laporan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kabupaten/Kota Provinsi Jatim Provinsi se-Kalimantan, Bali, NTB, NTT dan Lampung. Penghargaan yang diserahkan itu dibagi menjadi enam kategori. Yaitu kategori A, satu kabupaten, Kategori B, sebanyak 31 Kabupaten/Kota; kategori BB, sebanyak 3 Kabupaten/Kota dan kategori C, sebanyak 50 kabupaten/kota; serta kategori CC, sebanyak 61 Kabupaten/Kota dan Kategori D hanya satu kabupaten. [rud.iib]

Tags: