Foto: ilustrasi
Pemprov Jatim, Bhirawa
Pemprov Jatim menyatakan dukungannya untuk menyukseskan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang digulirkan Presiden Jokowi. Asalkan, program itu tidak tumpang tindih dengan program BPJS Kesehatan yang saat ini sudah berjalan.
“Saya dukung, tapi harus disesuaikan dengan program sebelumnya. Jangan sampai tumpang tindih. Saya setuju setiap program pemerintah pusat yang akan beri bantuan ke masyarakat, hanya pe
rlu sinkronisasi data yang perlu disamakan di lapangan untuk penerima program,” kata Wagub Jatim Drs H Saifullah Yusuf seusai pelantikan Perwosi Jatim di Bappeda Jatim, Kamis (6/11).
Gus Ipul mengaku setuju dan mendukung setiap program yang diluncurkan Kabinet Kerja Jokowi-JK. “Mungkin mereka masyarakat yang belum masuk BPJS Kesehatan bisa diseleksi kembali untuk masuk KIS. Tapi saya usulkan lebih baik masuk BPJS semua dulu,” imbuhnya.
Jika dipaksakan tetap dilakukan, pihaknya berharap pemerintah menyosialisasikan secara intensif kepada masyarakat.
Diberitakan Bhirawa sebelumnya, Presiden Jokowi telah meluncurkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat, Senin (3/11) lalu. Pada tahap awal, KIS telah disalurkan pada 4.451.508 orang yang merupakan kepala dan anggota keluarga dari 1 juta keluarga kurang mampu. Ketua Komisi E DPRD Jatim dr Agung Mulyono meminta pemerintah pusat berpikir ulang terkait program KIS sebab masih menuai pro kontra di tengah masyarakat. Bahkan anggota Komisi XI DPR RI Soepriyatno menilai program KIS yang digagas oleh Presiden Jokowi dianggap cacat hukum. Karenanya, jika KIS tetap dipaksa diberlakukan pada 2014 ini, maka dipastikan akan melanggar hukum dan masuk dalam ranah pidana. Mengingat dalam APBN 2015, untuk pelaksanaan program kesehatan ada pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Soepriyatno mengaku jika program yang digagas oleh Presiden Jokowi sangat baik untuk masyarakat. Tapi di balik itu semua, KIS tidak memiliki landasan hukum yang jelas. Ini karena dalam APBN 2015 yang masuk hanya nomenklatur JKN bukan KIS. Karenanya, jika program KIS dipaksakan berlaku pada 2014 ini akan berdampak pada hukum pidana dan dianggap korupsi.
Kurangnya sosialisasi terhadap program KIS juga dirasakan Pemkot Surabaya. Bahkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku belum punya gambaran terkait program tiga kartu yang diluncurkan Presiden Jokowi. Ketiganya adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Menurutnya saat ini Pemkot Surabaya telah memberlakukan skema bantuan untuk rakyat dalam berbagai bidang.
“Untuk diketahui di Surabaya itu sudah ada semua. Mulai dari soal pendidikan dan kesehatan, juga sudah dilakukan. Adapun untuk anak-anak miskin, kami juga telah memberikan seragam, sepatu, tas buku, dan lain-lain,” ujar Risma, Kamis (6/11).
Dijelaskan wali kota wanita pertama Surabaya ini, guna mengkaver masyarakat pra sejahtera, pemkot sudah memiliki program khusus. “Program kami untuk orang miskin yakni kita beri makan setiap hari. Untuk sehari makan satu orang nilainya Rp 10 ribu saja. Adapun satu keluarga dengan tiga orang anggota keluarga maka mereka mendapatkan Rp 900 ribu,” jelasnya.
Diakui Risma, dirinya belum mengetahui seperti apa penerapan program tiga kartu unggulan Jokowi tersebut. Dia berharap, program tiga kartu dari pemerintah pusat dapat menyesuaikan dengan kondisi di Surabaya.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Surabaya menjelaskan program ini akan mengkaver masyarakat yang tidak terkaver oleh Jamkesda. Seperti panti asuhan, anak-anak terlantar, masyarakat kurang mampu dan keluarga sejahtera. KIS sendiri bertujuan untuk memberikan bantuan iuran kepada masyarakat yang kurang mampu seperti halnya penerima bantuan iuran di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Selain mengkaver panti asuhan, anak-anak terlantar, masyarakat kurang mampu dan keluarga sejahtera, KIS akan mengkaver penyakit seperti AIDS, kontrasepsi dan korban bencana alam yang sebelumnya tidak dikaver JKN. “Kami tengah mengupayakan sosialisasi program Kartu Indonesia Sehat. Karena nantinya, program KIS ini akan terintegrasi dengan BPJS Kesehatan sehingga proses pendaftaran menjadi peserta seperti pada era JKN,” jelas Kepala BPJS KCU Surabaya Made Puja. [gat,iib]
