Jatim Jadi Provinsi Industri Pertama Nasional

Gubernur Jatim Soekarwo bersama Wapres Jusuf Kalla meninjau lokasi pabrik yang menjadi lokasi peluncuran program pendidikan vokasi. [kariyadi/bhirawa]

Kab Mojokerto, Bhirawa
Jatim dijadikan Provinsi Industri pertama di Indonesia. Penetapan yang disandangkan pemerintah pusat ini karena kelompok masyarakat industri di Jatim mencapai 29,29%. Selain itu inovasi dari Gubernur menunjang tumbuhnya industri.
Menteri Perindustrian, Airlangga Hartanto menyatakan hal itu ketika meluncurkan program pendidikan vocasi industri provinsi Jatim di Mojokerto, Selasa (28/2) kemarin.
”Jatim merupakan provinsi industri pertama di Indonesia. Mengalahkan DKI Jabar dan Jogjakarta,” kata menteri Erlangga.
Salah satu indikator sebagai provinsi industri yakni jumlah masyarakat industri yang mencapai 29,29%. ”Jerman saja yang katanya Negara industri maju hanya sekitar 25%,” imbuhnya.
Gubernur Jatim Soekarwo sebelumnya menyatakan optimis mendapatkan predikat itu. Karena kebijakan pendidikan SMK yang dibuat sudah mendukung kearah itu. ”Kita sudah memiliki 6 SMK dengan kurikulum Jerman. Dan 270 SMK mini, ini semua siap menjadi Jatim sebagai Provinsi Induatri,” tetang Pakde Karwo.
Sementara itu dalam peluncuran kemarin, Menperindag optimis program Pendidikan Vokasi Industri bisa menekan angka pengangguran di Jatim. Akan ada pengembangan SMK yang link dan match dengan industri. Sasarannya sampai tahun 2019 yakni sebanyak 1.775 SMK dengan 845 ribu siswa yang akan dikerjasamakan dengan 355 perusahaan industri. Tahap pertama, akan dilakukan penandatangan perjanjian kerjasama antara industri dan SMK di Jatim,” kata memteri.
Menurut menteri sebanyak 49 perusahaan industri dengan 219 SMK di Provinsi Jatim. Tahap selanjutnya, lanjut Airlangga, tahun 2017 ini juga akan diluncurkan secara bertahap program serupa yakni, untuk Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Jogjakarta, DKI Jakarta dan Banten. Tujuan program pembinaan dan pengembangan SMK berbasis Kompetensi yang link dan match untuk merevitalisasi dan mengembangkan SMK.
Dalam mendukung program ini, lanjut Airlangga, akan diberikan bantuan peralatan praktek kepada SMK dari berbagai perusahaan industri sebagai bentuk komitmen perusahaan industri. Sebagai tindak lanjut program tersebut usulan untuk peningkatan kompetensi bagi lulusan SMK untuk ditambah satu tahun yang diakui setara dengan Diploma I kerjasama dengan Kementrian Ristekdikti.
”Untuk mengatasi permasalahan mismatch antara pendidikan dengan kebutuhan industri, pendidikan vokasi di Indonesia akan dikembangkan dengan mengadopsi konsep pendidikan sistem ganda. Sehingga kami bekerjasama dengan negara yang menjalankan pendidikan dual system yakni Swiss. Dengan DVET System, Swiss telah membuktikan sebagai negara dengan tingkat pengangguran pekerja muda yang rendah dan mencapai produktifitas yang tinggi,” tuturnya.
Airlangga menambahkan, untuk memenuhi tenaga kerja industri, Kementrian Perindustrian juga menyelenggarakan program diklat dengan sistem 3 in 1 yang pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 22 ribu orang. Tahun 2019 ditargetkan sebanyak 162 ribu orang yang akan mengikuti diklat tersebut. Dalam peluncuran program tersebut, jumlah siswa yang ikut link and match sebanyak 845 ribu orang.
Hadir dalam peluncuran kemarn diantaranya Wakil Presiden, Yusuf Kalla (JK) dan istri, Menteri Koodinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koodinator Bidang Perekonomian, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri BUMN, Gubenur Jatim.
Ketua dan Anggota DPR Komisi VI Dapil Jatim, para pejabat Eselon I dari Kementrian terkait, wali kota dan bupati di Propinsi Jatim, para pimpinan perusahaan industri dan Kepala SMK. [kar]

Tags: