Gubernur Jatim Dr H Soekarwo didampingi Wagub Jatim Drs H Saifullah Yusuf menerima Penghargaan Provinsi Peduli HAM dari Menkumham Yasonna H Laoly di Gedung Negara Grahadi, Kamis (8/12).
Pemprov, Bhirawa
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly memberikan penghargaan peduli HAM kepada 228 kabupaten/kota dan 10 provinsi di Indonesia. Dari jumlah tersebut provinsi yang menerima penghargaan terbanyak adalah Provinsi Jatim.
“Penghargan peduli HAM ini tidak hanya diterima Pemprov Jatim saja, 38 kab/kota se-Jatim juga mendapat penghargaan. Jatim merupakan provinsi yang daerahnya paling banyak menerima penghargaan, karena itulah Jatim dipilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan peringatan HAM ke-68 ini,” kata Yasona saat Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-68 yang diselenggarakan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (8/12).
Yasonna mengatakan penghargaan yang diterima pemerintah daerah di Indonesia pada 2016 mencapai 228 kab/kota, atau naik 70 persen dibandingkan pada 2015 sebanyak 138 kab/kota. Selain Pemprov Jatim, sembilan provinsi lain yang mendapat penghargaan Peduli HAM adalah Pemprov Sumatera Utara (Sumut), Bangka Belitung, Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Selatan (Kalsel), Sulawesi Utara (Sulut), Jawa Barat (Jabar), Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ), DKI Jakarta, dan Jawa Tengah (Jateng).
Tak hanya itu, sebanyak 12 Kanwil juga mendapat penghargaan karena dianggap berhasil mendorong lebih dari 50 persen kab/kota di wilayahnya menjadi daerah yang peduli HAM. Yaitu Kanwil Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kalbar, Kalsel, Sulut, Jabar, DIJ, DKI Jakarta, Jateng, Jatim, Jambi dan NTB. “Dengan meningkatnya daerah yang mendapat penghargaan ini, artinya kepedulian daerah terhadap HAM terus membaik,” katanya.
Peringatan HAM ke-68 Tingkat Nasional kali ini mengambil tema ‘Harmoni dalam Hak Asasi Manusia, Kesetaraan dalam Pemajuan Hak Asasi Manusia’. Yasona berharap daerah-daerah terus meningkatkan kepedulian HAM, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden No 75 Tahun 2015 tentang Rencana Nasional HAM periode 2015-2019, dan Permenkumhum No 25 Tahun 2013 tentang Penilaian Kab/Kota Peduli Hak Asasi Manusia.
“Semoga penghargaan tersebut dapat memacu untuk meningkatkan dan menjunjung tinggi HAM. Sehingga pada 2017 daerah yang memperoleh penghargaan terus meningkat,” katanya.
Yasonna menambahkan Kemenkumham sebagai perangkat pemerintah yang bertugas dalam memantapkan dan memastikan terlaksananya penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia di negara ini, mengajak seluruh lapaisan pemerintah untuk menjaga keseimbangan dan keselarasan dalam mewujudkan hak asasi manusia.
Ia berpesan agar pemerintah dapat menjamin hak-hak politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. “Pemerintah pun harus dapat memberikan layanan pendidikan, layanan kesehatan dan memberikan jaminan perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan,” jelasnya.
Yasonna juga mengatakan, pada 2017 nanti penilaian penghargaan kabupaten/kota peduli HAM akan menggunakan mekanisme penilaian baru sebagaimana yang diatur dalam Permenkumhum No 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM. Yakni dengan kreteria baru untuk menyempurnakan kreteria sebelumnya. [iib]
