Gubernur Jatim Dr H Soekarwo memamerkan salah satu inovasi layanan publik berbentuk ATM Samsat Jatim kepada Menpan dan RB Asman Abnur saat kunjungan kerja ke Jatim, Selasa (2/8).
Pemprov, Bhirawa
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Asman Abnur ingin menjadikan Jatim sebagai provinsi percontohan inovasi layanan publik atau role model nasional di bidang pelayanan publik. Sebab inovasi pelayanan publik di Jatim telah banyak menginspirasi nasional.
“Banyak inovasi dan kreativitas pelayanan publik dari Jatim yang telah menjadi inspirasi nasional. Salah satunya yakni pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang menggunakan teknologi dan sistem sehingga memudahkan masyarakat,” kata Asman di hadapan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo saat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016 di Pemprov Jatim dan Kabupaten/Kota se-Jatim di Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Jatim, Selasa (2/8).
Asman yang baru dilantik menjadi Menpan dan RB oleh Presiden Joko Widodo pekan lalu itu mengaku, sangat kagum atas kinerja Pemprov Jatim dan kabupaten/kota. Terlebih kepada Dinas Pendapatan yang memberikan layanan cepat kepada masyarakat seperti pembayaran PKB menggunakan teknologi.
Selain PKB, Asman juga memuji inovasi layanan publik yang diberikan masyarakat oleh Pemkab Banyuwangi yang memberikan akta kelahiran kepada bayi yang baru dilahirkan. Tak hanya itu, juga pemberian layanan-layanan teknologi seperti penggunaan IT kepada desa yang bertujuan memudahkan akses pelayanan masyarakat bisa dilakukan secara cepat dan akurat.
“Kita harapkan Jatim jadi role model nasional pelayanan publik bagi daerah-daerah lain di Indonesia. Semangat kerja tersebut patut diapresiasi, mengingat Jatim merupakan provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia. Mudah-mudahan inovasi yang telah dilakukan di Jatim bisa menginspirasi nasional di bidang pelayanan publik,” ungkapnya.
Mendapat apresiasi dari Menpan RB, Gubernur Soekarwo mengungkapkan rasa terima kasihnya. “Saya kira beliau adalah menteri baru yang harus didukung. Beliau saat ini masih mempelajari program. Kunjungan ke Jatim dan di Samsat ini adalah salah satu cara untuk melihat bentuk empirik dari implementasi program di lapangan,” tuturnya.
Dalam paparannya, Pakde Karwo sapaan akrabnya mengatakan, Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu tool atau alat untuk mengintegrasikan perencanaan kinerja dengan penganggaran. Kesemuanya itu, harus diimplementasikan pada setiap instansi pemerintah.
Pada saat ini, pola penganggaran yang semula menganut pola money follow function dirasa sudah tidak efektif lagi. Oleh karena itu, dilakukan perubahan pola penganggaran menjadi money follow program. “Pola ini diharapkan mampu mempercepat pencapaian kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, program yang menjadi prioritas diikuti serta didukung oleh penganggaran yang memadai. Terpenting yakni pengintergasian perencanaan kinerja dengan penganggaran yang ada,” tegasnya
Pakde Karwo menjelaskan, SAKIP memiliki manfaat yang cukup besar. Salah satu manfaat dari SAKIP adalah dapat mengukur kinerja pemerintah provinsi, kabupaten/kota hingga SKPD. SAKIP juga dapat digunakan sebagai dasar bagi bupati/wali kota untuk berlomba-lomba dalam memperbaiki kinerja pelayanan di daerah.
Pakde Karwo menjabarkan, sesuai visi dan misinya terdapat lima indikator kinerja utama Pemprov Jatim yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Kedua, meningkatkan pembangunan inklusif yang mandiri dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri dan industrial.
Ketiga, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang. Keempat, meningkatkan reformasi dan pelayanan publik dan kelima meningkatkan kesalehan sosial dan harmoni sosial. Salah satu yang menjadi fokusnya adalah, penurunan tingkat kemiskinan. Berdasarkan data dari BPS jumlah penduduk miskin Jatim sampai dengan Maret 2016 tercatat 4,7 juta orang atau 12.05 persen. Jumlah ini menurun, pada September 2015 berjumlah 12.28 persen atau 4,77 juta penduduk.
Ia mengungkapkan, akuntabilitas instansi pemerintah diharapkan mampu menjadi katalisator pembangunan ekonomi di daerah. Diharapkan pula, dengan semakin baiknya akuntabilitas instansi pemerintah, akan mampu mendorong percepatan dalam terciptanya pelayanan publik yang berkualitas, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya.
Pada kegiatan tersebut juga disampaikan paparan oleh beberapa bupati dan wali kota terkait akuntabilitas kinerja yang dilakukan di daerahnya. Adapun yang melakukan paparan di antaranya Bupati Banyuwangi dan Tulungagung. Sedangkan Wali Kota Malang juga memaparkan akuntabilitas Pemkot Malang.
Evaluasi Kinerja
Sementara itu Sekretaris Kedeputian Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANR, Didit Noordiatmoko mengatakan, kegiatan ini dilakukan untuk melihat sejauh mana progres implementasi program percepatan reformasi birokrasi di Jatim.
Didit menambahkan, Jatim merupakan daerah yang aktif melakukan langkah-langkah perbaikan akuntabilitas kinerja. “Tahun lalu Provinsi Jatim merupakan salah satu dari empat provinsi yang mendapat nilai A,” ujarnya.
Di Jatim, kata dia, Kementerian PAN RB melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada 13 daerah di antaranya Kota Surabaya, Kota Malang, Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Tulungagung dan Kota Pasuruan.
Sementara evaluasi reformasi birokrasi dilakukan dengan kunjungan langsung pada lima daerah, meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Banyuwangi, Kota Malang dan Kabupaten Malang. Kegiatan kunjungan lapangan dimulai 3 – 6 Agustus. [iib]
