Jatim Kekurangan Pengawas Sekolah SMA-SMK

Pengawas Sekolah SMA-SMKDindik Jatim, Bhirawa
Perubahan kewenangan mengelola SMA/SMK dari pusat ke provinsi tidak hanya berakibat pada pelimpahan aset dari kabupaten/kota ke provinsi. Akibat lain yang juga perlu disiapkan ialah kekurangan pengawas sekolah seperti yang kini tengah dihadapi Jatim.
Di Jatim, saat ini hanya terdapat 62 orang pengawas sekolah. Sementara jumlah SMA/SMK mencapai sekitar 3.000 lembaga. Sehingga kebutuhan ideal pengawas setidaknya 428 orang. Jumlah ini dihitung dari ketentuan setiap pengawas minimal membawahi tujuh sekolah.
Koordinator Pengawas Sekolah Jatim Suparno mengungkapkan, dari 62 pengawas yang saat ini aktif, ada 10 yang dipastikan akan pensiun pada tahun ini. Sehingga dipastikan hingga akhir hanya aka nada 52 pengawas yang aktif.
“Jadi saat ini kami butuh pengawas lebih dari 350 orang,” sebut mantan Kepala Dinas Pendidikan Surabaya saat ditemui usai rapat koordinasi implementasi UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Kantor Dindik Jatim, Rabu (28/1).
Untuk menutupi kekurangan itu, sejumlah langkah bisa diambil. Diantaranya ialah menarik pengawas sekolah dari kabupaten/kota untuk mengikuti sistem kepegawaian di provinsi. Masalahnya selama ini di beberapa kabupaten/kota pengawas SMA/SMK juga menjadi pengawas SMP. Sementara kewenangan pengelolaan SMP sesuai UU 23/2014 masih di tangan dinas pendidikab kabupaten/kota.
Selain itu, belum tentu juga kabupaten/kota mau melepas pengawasnya untuk mengikuti sistem kepegawaian di provinsi.
“Nanti akan kami coba menariknya dahulu. Kalau masih kurang ya harus ada rekrutmen baru. Tetapi harus dilihat kebutuhan riil dan anggarannya dahulu. Atau bisa saja beban pengawas ditambah, tidak lagi tujuh sekolah tetapi delapan hibgga sembilan sekolah,” katanya. Diakui Suparno, pelimpahan kewenangan pengawas ke propinsi ini tidak akan mengubah fungsinya.
Pengawas sekolah bertugas untuk pembinaan sekolah dan guru mulai dari proses perencanaan program, pengawasan pelaksanaan dan evaluasi hasilnya. Sementara untuk program pembinaan guru mulai dari pembinaan proses perencanaan, proses pembelajaran hingga remedial. Serta pembinaan administrasi/manajemen sekolah, administrasi kesiswaan, kurikulum dan sarana prasarana.
Suparno menegaskan pengawas ini tak harus berusia lanjut dan menjelang pensiun. Justru tenaga-tenaga muda dibutuhkan untuk posisi ini asalkan kualifikasi pendidikan S2, memiliki pengalaman mengajar delapan tahun atau menjadi kepala sekolah empat tahun serta pangkat sekurang-kurangnya 3C. “Memang pengalaman sangat dibutuhkan untuk menjadi pengawas,” pungkasnya.
Koordinator Pengawas Sekolah Surabaya Bambang Sugianto mengaku sudah melaporkan kebijakan UU 23 Tahun 2014 dengan Kepala Dinas Pendidikan Surabaya. Hasilnya, Dindik Surabaya menyerahkan keputusannya kepada masing-masing pengawas sebab kewenangan pengawas SMA di Surabaya juga merangkap dengan pengawas SMP.
“Jadi, kalau mereka memilih tetap di SMP berarti masih ikut Surabaya. Tetapi kalau mereka memilih SMA berarti ya masuk provinsi. Monggo tidak apa-apa kami siap mengurus proses mutasinya,” kata mantan sekretaris dindik Surabaya itu.
Kebijakan ini juga sudah disampaikan ke pengawas Surabaya. Ternyata mereka masih santai menanggapi ini karena proses pelimpahan kewenangan itu selambat lambatnya berlaku tahun 2016. Mereka rupanya masih menimbang-nimbang jika ikut propinsi ada kemungkinan untuk ditugaskan di luar surabaya.
Diakui Bambang, jumlah pengawas di Surabaya saat ini belum ideal. Untuk pengawas SMP/SMA saja hanya ada 18 pengawas. Padahal jumlah SMP negeri dan swasta surabaya mencapai 300 lembaga. Dan idealnya satu pengawas membawahi tujuh hingga 10 sekolah. “Idealnya untuk SMP saja ada 30 pengawas. Semoga ke depannya ini bisa terwujud,” pungkasnya. [tam]

Tags: