Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM bersama Plt Deputi Kesetaraan Gender Kementerian PP dan PA RI, Agustina Erni dan Kepala Dinas P3A dan Kependudukan Provinsi Jatim, Lies Idawati saat pembukaan rapat koordinasi teknis.
Pemprov, Bhirawa
Provinsi Jawa Timur terus berkomitmen melakukan pembangunan dengan responsif gender. Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM menyatakan pemprov berkomitmen untuk melaksanakan semua kebijakan dalam program dan kegiatan pembangunan daerah yang responsif gender. Hal ini penting demi mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di daerah.
Menurut Sekdaprov, komitmen dan implementasi pengarus utamaan gender (PUG) Pemprov Jatim dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Hal itu tertuang dalam Perda Provinsi Jatim No 3/ 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2019 yaitu dengan visi lebih sejahtera, berkeadilan, mandiri, berdaya saing dan berakhlak, serta dengan misi meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.
“Salah satu strategi pembangunan Provinsi Jatim yang tertuang dalam RPJMD 2014 -2019 tersebut adalah pengarusutamaan gender,” kata Sukardi, saat Rapat Kooordinasi Teknis (Rakortek) Pengarus Utamaan Gender (PUG) dari Provinsi Kalimantan, Jawa (kecuali Banten) dan Papua Barat, di Hotel Garden Palace Surabaya, Selasa (4/4) malam.
Terdapat delapan indikator kinerja utama pembangunan jatim meliputi pertumbuhan ekonomi, indeks gini, pemerataaan pendapatan (versi bank dunia), tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan gender, BOD/COD (Biological Oxygen Demand/Chemical Oxygen Demand).
Sukardi mengatakan, percepatan pengarusutamaan gender dilaksanakan disemua bidang pembangunan dapat segera terwujud. Jika seluruh pemangku kepentingan di setiap tingkatan pembangunan baik pimpinan pemprov dan kabupaten/kota memiliki komitmen tinggi terhadap investasi SDM untuk bekerjasama dan melaksanakan sinkronisasi program kegiatan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
“Hal itu dapat mewujudkan peran serta yang aplikatif terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan. Program feminimisasi dengan terbentuknya 8.506 koperasi wanita di setiap desa/kelurahan di Jatim artinya satu koperasi wanita satu desa di jawa timur akan memberikan dampak dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan sekaligus meningkatkan pendapatan per kapita,” tuturnya.
Data capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jatim pada 2015 (68,95) masih dibawah capaian IPM nasional (69,55). Namun capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jatim dalam lima tahun terakhir tahun 2011 – 2014 terus meningkat, capaian IPG Provinsi Jatim tahun 2011 (89,28) pada 2015 meningkat (91,07) diatas capaian IPG nasional (91,03). Sementara capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Jatim 2015 (68,41) dibawah capaian IDG nasional (70,83).
Program-program Pemprov Jatim selama lima tahun yang telah dilaksanakan mengintegrasikan pengarusutamaan gender ke dalam dokumen pembangunan daerah, dan sudah memberikan hasil yang positif terhadap peningkatan kapabilitas dasar perempuan di Jatim.
Sukardi manambahkan, peraturan presiden nomor 2 tahun 2015 tentang RPJM 2015-2019, menetapkan bahwa pengarusutamaan gender merupakan salah satu cross cutting issue dalam pembangunan dan menetapkan indikator kinerja capaian masing-masing pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender.
“Pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah begitu dinamis dan menuntut dipenuhinya tujuh prasayarat pengarusutamaan gender adanya kemampuan dan keterampilan SDM yang didukung komitmen yang tinggi para pengambil keputusan,” ungkapnya. [iib.tis]
