Jatim Langka Pupuk, Dikhawatirkan Stok Akhir Tahun Habis

81-pupuk bojonegoroDPRD Jatim, Bhirawa
Kelangkaan pupuk bersubsidi kembali terjadi di Jatim. Kali ini kondisinya sangat kritis karena hampir terjadi di seluruh kabupaten/kota di Jatim. Dengan kondisi ini dikhawatirkan persediaan pupuk untuk Juli hingga Desember 2014 akan langka, karena stok yang ada sudah dipakai untuk bulan ini.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim Yusuf Rohana menegaskan hasil sidak di beberapa kabupaten/kota ditemukan adanya kelangkaan pupuk di tingkat petani. Seperti di Tulungagung misalnya sesuai kebutuhan untuk satu tahun mencapai 29 ribu ton, namun belum sampai pertengahan tahun sudah menghabiskan 23 ribu ton. Ini berarti kebutuhan pupuk untuk Juni hingga Juli sudah dihabiskan pada  April dan Mei 2014.
“Kalau ini tetap dibiarkan, maka akan menghantam nasib petani mengingat saat ini sedang musim tanam dan kebetulan musim hujan juga tidak menentu. Untuk itu perlu ada kebijakan khusus untuk menyelesaikan masalah ini. Apalagi petani sangat boros dalam menggunakan pupuk sehingga jatah pupuk subsidi yang harusnya habis sampai akhir tahun ternyata dihabiskan sampai pertengahan tahun saja,”sesal politisi asal PKS Jatim ini, Selasa (20/5).
Karena itu, dalam waktu dekat ini Komisi B akan ke Jakarta untuk ngeluruk Departemen Pertanian sekaligus Kementerian BUMN. Dalam pertemuan tersebut nantinya akan dibicarakan beberapa persoalan di antaranya soal harga pokok produksi naik, karena ada kecenderungan melebihi standardisasi. Dalam pertemuan nanti rencananya juga akan hadir para distributor pupuk seperti PT Petro Kimia, PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) dan PT Pupuk Kaltim.
Yusuf mengatakan  masalah kelangkaan pupuk ini menjadi momentum yang baik bagi Pemprov Jatim dalam menyosialisasikan Perda soal Pupuk Organik. Apalagi Pemprov Jatim sudah menyerahkan sejumlah alat pembuatan pupuk organik kepada para petani, namun alat tersebut tidak digunakan secara maksimal dengan alasan untuk membuat pupuk organik setiap kilogramnya membutuhkan dana lebih mahal dibandingkan membeli pupuk yang sama ke distributor. “Pembuatan pupuk organik biayanya sekitar Rp 600 per kg, sedangkan membeli ke distributor pupuk organik harganya lebih murah sekitar Rp 500 per kg. Ada selisih sekitar Rp 100 per kg. Akibatnya, para petani beramai-ramai membeli ke distributor yang mengakibatkan alat bantuan pembuatan pupuk dari Pemprov Jatim muspro,”tambahnya.
Untuk itu, pihaknya bersama Komisi B akan memperjuangkan agar subsidi pemerintah pusat kepada distributor pupuk kaitannya dengan pembuatan pupuk organik bisa diberikan Rp 1.000 per kg dan subsidi ini diberikan kepada pemkab/pemkot atau kepada Gapoktan. Dengan begitu mereka tidak lagi membeli pupuk ke distributor, namun dapat memanfaatkan alat yang ada. Tetapi pemerintah pusat cukup memberikan subsidi Rp 600 per kg dengan begitu masih ada sisa Rp 400  untuk disimpan dan dapat dibuat untuk bantuan benih.   ”Ini nanti yang akan kita perjuangkan juga ke pemerintah pusat agar nantinya ke depan subsidi pupuk organik langsung diberikan kepada petani melalui Gapoktan. Atau paling tidak lewat kabupaten/kota,”tegas alumnus ITS Surabaya ini.
Sebelumnya pupuk bersubsidi di Kabupaten Pamekasan juga langka, mendekati musim tanam tembakau 2014. Persediaan pupuk di semua kios dan pengecer kosong. Jenis pupuk bersubsidi yang mengalami kelengkaan adalah jenis pupuk ZA, dan SP36. Jenis pupuk ini memang sangat dibutuhkan petani, menjelang musim tanam tembakau. Para petani meminta instansi terkait segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi persoalan kelangkaan pupuk.  Sebab pupuk jenis ZA dan SP36 kini sangat dibutuhkan petani untuk persiapan musim tanam tembakau

Panic Buying
Terpisah Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia mengungkapkan tiga alasan kelangkaan pupuk subsidi di daerah. Pertama, aksi panic buying atau pembelian secara terburu-buru di kalangan petani. Kedua, pemerintah daerah yang tidak menggunakan kewenangan realokasi. Ketiga, selisih harga antara harga pokok produksi dengan harga eceran tertinggi.
Tiga faktor itu dikemukakan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian, Udhoro Kasih Anggoro dan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia  Arifin Tasrif. “Faktor panic buying mendorong petani membeli pupuk melebihi kebutuhan sehingga kuota pupuk terus terserap melebihi kebutuhan,” kata Udhoro.
Petani melakukan panic buying karena terpengaruh isu kelangkaan pupuk subsidi di beberapa daerah. “Padahal, kelangkaan pupuk tidak terjadi di semua daerah,” katanya.
Arifin mengatakan penyerapan yang berlebihan itu dipicu oleh para petani yang tidak tergabung di gabungan kelompok tani. “Petani yang tidak tergabung di kelompok tani cenderung tidak terkontrol pola penggunaan pupuknya karena tidak membuat rencana definitif kebutuhan kelompok terhadap penggunaan pupuk subsidi,” ujarnya.
Pemerintah daerah seharusnya bisa mengatasi hal itu bila menggunakan kewenangannya untuk realokasi kuota pupuk. Kondisi itu terjadi karena gubernur atau bupati menghendaki persediaan pupuk di daerahnya selalu tercukupi. “Pemerintah daerah yang telah tercukupi kebutuhan pupuknya tidak ingin persediaannya terganggu. Sehingga ketika diminta menyalurkan ke daerah lain, mereka enggan melakukannya,” katanya.
Kelangkaan juga diperburuk disparitas harga antara harga pokok produksi dengan harga eceran tertinggi yang disebabkan oleh komponen produksi yang terus meningkat, sedangkan harga eceran tertinggi tidak pernah berubah. “Harga eceran tertinggi tidak pernah naik selama lima tahun terakhir, sedangkan harga gas dan bahan baku, misalnya, selalu naik,” kata Arifin. [cty.ira]

Tags: