Jatim Nomor Satu Penanganan Potensi Konflik Sosial

Pemprov, Bhirawa
Jawa Timur dinilai pemerintah pusat mampu menangani berbagai potensi konflik di wilayahnya agar tidak berkembang menjadi konflik horizontal yang merugikan masyarakat. Bahkan berdasarkan penilaian sementara pada 2018, Jawa Timur menduduki peringkat pertama dalam penanganan potensi konflik sosial oleh Kementerian Dalam Negeri.
“Setelah mendapatkan peringkat ketiga pada 2016 dan peringkat kedua pada 2017, dari hasil koordinasi dengan Kemendagri pada penilaian 2018 Jawa Timur menduduki peringkat pertama dalam pelaporan aksi terpadu penanganan konflik sosial tingkat nasional,” ungkap Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol ) Jatim Drs Ec Jonathan Judianto MMT, Senin (18/3).
Dalam Rapat Koordinasi Tim Terpadu Kapasitas Jaringan Informasi Konflik Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Jatim kemarin, Jonathan menyebut prestasi itu merupakan hasil sinergitas antara lembaga, instansi,OPD dan pemkab/pemkot dalam menangani lebih awal potensi konflik di Jatim.
“Termasuk di dalamnya adalah kuatnya jaringan informasi dan kerjasama antara Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di setiap kabupaten dan kota dengan tim yang ada di provinsi ,” terang Jonathan Judianto.
Sebagai langkah lanjut, ujar mantan Sekretaris KPU Jatim ini, perlu dibangun sistem peringatan dini atau early warning pencegahan konflik sosial di daerah sebagai alat identifikasi awal agar potensi konflik tidak meluas dan merugikan masyarakat.
Jonathan juga menyebut perlunya membangun kembali dialog antara pemerintah dan masyarakat serta di internal masyarakat sendiri dengan mengaktifkan forum-forum kerukunan beragama dan pembauran kebangsaan sebagai upaya preventif munculnya konflik sosial.
“Dengan adanya dialog yang baik, maka harmonisasi di masyarakat bisa terjaga dan kondusivitas Jawa Timur bisa dijaga demi kemaslahatan bersama,” terangnya.
Sementara Kabid Kewaspadaan Bakesbangpol Jatim Eddy Supriyanto SSTP , MPSDM menambahkan sebagai wilayah yang memiliki keragamamn sosial dan budaya, Jawa Timur memang memiliki banyak potensi konflik. Yang menonjol sebagai potensi konflik sosial, lanjut Eddy, adalah masalah sosial budaya yang memang beragam di Jawa Timur.
“Masalahnya memang beragam mulai dari masalah aliran agama, kepercayaan, pencak silat, sampai dengan supporter sepak bola. Namun Alhamdulillah semua bisa diantisipasi oleh Tim Terpadu Penanganan konflik dengan baik,” terangnya menambahkan pernyataan Kepala Bakesbangpol Jatim.
Untuk itu, lanjut Eddy, dalam Rakor Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial se-Jatim kali ini , akan dikuatkan efektivitas koordinasi dan komunikasi antar jaringan dan antar lembaga. Dan penyusunan rencana aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik baik dari provinsi maupun oleh kabupaten dan kota.
“Ujungnya adalah bagaimana konflik sosial bisa diredam dan diselesaikan secara cepat dan tepat agar tidak meluas dan merugikan masyarakat,” tegasnya. [gat]