Jatim Peringkat Dua Gizi Buruk Setelah NTT

Balita Gizi BurukPemprov Jatim, Bhirawa
Ternyata di Jatim jumlah penderita gizi buruk masih tergolong cukup tinggi. Itu terlihat dari posisi Jatim secara nasional kini menduduki peringkat kedua tertinggi di Indonesia setelah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Di bawah Jatim, provinsi tertinggi lainnya yaitu Jawa Tengah dan Provinsi Banten.
“Data tersebut saya dapat dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Baltibangkes) Kementerian Kesehatan RI. Meningkatnya jumlah gizi buruk ini karena ketidakefektifan penanggulangan yang dilakukan,” kata salah seorang anggota Komisi E DPRD Jatim Mohammad Eksan, Selasa (24/11).
Menurut dia, salah satu daerah dengan nilai gizi buruk tinggi adalah Pamekasan. Daerah ini termasuk kabupaten diurutan ketiga di Jatim yang bermasalah dalam bidang kesehatan, dengan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang 26,50 persen. Sementara itu, pada prevalensi kurus dan sangat kurus pada balita, posisi Pamekasan terendah keempat di Jatim dengan angka mencapai 13,73 persen.
“Kabupaten selanjutnya yang termasuk dalam prevalensi balita kurus dan sangat kurus adalah Kabupaten Madiun 13,84 persen, Tulungagung 13,88 persen dan Kabupaten Jember dengan prevalensi 14,14 persen,” terang Eksan.
Politisi asal Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini mengatakan, bila dalam satu tahun terakhir ini posisi Jatim tidak turun dari peringkat kedua gizi buruk nasional, maka program pemprov wajib dievaluasi. Oleh sebab itu, Dewan Jatim juga meminta pemprov melakukan langkah-langkah konkret untuk menanggulangi penderita balita gizi buruk.
Misalnya, dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Gizi Buruk. “Satgas ini harus benar-benar merupakan gugus tugas yang bertugas menanggulangi gizi buruk yang melibatkan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota,” katanya.
Sedangkan berdasarkan data rapat kerja antara Dinas Kesehatan Jatim dan komisi E, serapan anggaran Dinas Kesehatan hingga September 2015 baru sekitar 59 persen, atau sekitar Rp 1,9 miliar. “Anggaran yang sudah terserap hanya sekitar setengah lebih sedikit. Sedangkan anggaran tertinggi serapannya adalah untuk gaji PNS SKPD terkait sekitar 65 persen,” katanya.
Eksan mengaku ironis dengan kondisi tingginya penderita bagi balita yang mengalami gizi buruk, khususnya daerah yang rawan gizi buruk di Jatim seperti Pemekasan, Jember, Madiun, Tulungagung. “Padahal, Provinsi Jatim adalah salah satu penyangga pangan nasional. Untuk itu kami minta pemprov memperhatikan tingginya angka penderita gizi buruk pada balita,” pintanya. [iib]

Tags: