Jatim Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi dari KI Pusat

Gubernur Jatim menerima penghargaan menuju informatif dari ketua Komisi Informasi pusat di saksikan oleh Wapres RI di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis ( 21/11).

Pemprov, Bhirawa
Pemprov Jatim menerima penghargaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi Badan Publik (BP) dengan kualifikasi ‘Badan Publik Menuju Informatif’. Penghargaan tersebut diterima dari Komisi Informasi (KI) Pusat RI di Istana Wakil Presiden, Jalan Kebun Sirih nomor 14, Jakarta, Kamis ( 21/11) pagi.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua KI Pusat, Gede Narayana kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa disaksikan oleh Wakil Presiden Prof Dr KH Ma’ruf Amin dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate.
“Alhamdulillah Jatim naik satu kelas. Jika tahun 2018, Jatim hanya kriteria ‘Cukup Informatif’, tahun ini meningkat menjadi ‘Menuju Informatif’. Hal ini merupakan prestasi yang patut disyukuri oleh masyarakat Jatim bahwa ada peningkatan keterbukaan informasi publik,” tutur Khofifah.
Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap komitmen Badan Publik selama ini. Hal tersebut dinilai sebagai upaya mendorong Keterbukaan Informasi Publik yang sesuai dengan Undang-Undang no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Selain Pemprov Jatim, gelaran bergengsi itu pun tidak sepi dari wakil Jatim lainnya. Pada kategori Badan Publik Lembaga Non Struktural, Jawa Timur diwakili oleh Badan Pengambangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS). Sedangkan untuk Perguruan Tinggi, Universitas Brawijaya dan Universitas Negeri Malang masing-masing berhasil masuk dalam kategori Informatif dan Menuju Informatif.
“Apresiasi atas prestasi beberapa lembaga di Jatim ini tentunya menjadi bukti akan keterbukaan informasi publik di wilayah Jatim dan diharapkan akan terus ditingkatkan untuk perwujudan pelayanan prima kepada masyarakat,” kata dia.
Implementasi UU no 14/2008 sendiri, disampaikan oleh Wapres Ma’ruf Amin, sangat sesuai dengan salah satu program kerja pemerintah pusat di lima tahun kedepan, yaitu mewujudkan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya. “Untuk mewujudkan kepercayaan kepada badan publik, tentunya mustahil tanpa adanya upaya keterbukaan dan transparansi,” jelas Wapres Ma’ruf Amin.
Oleh sebab itu, dirinya mendorong semua komisioner yang hadir untuk bisa menciptakan cara kerja yang cerdas dan inovatif guna meningkatkan kepatuhan budaya publik. “Harus makin singkat waktu yang diperlukan masyarakat untuk mengakses informasi baik dari segi relevansi, akurasi maupun sumber informasi, karena masyarakat berhak menerima informasi yang akurat dan benar,” tegasnya.
Senada dengan Wapres, Ketua KI Pusat Gede Narayana menyampaikan, berdasarkan monev yang dilakukannya pada 2019, sebanyak 189 BP yang “Tidak Informatif”. Dirinya berharap kepada semua pimpinan BP selaku atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sebagai pelaksana pelayanan informasi kepada publik dapat menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya.
“Jika pimpinan badan publik sudah menjadikan pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagai budaya maka otomatis mindset-nya selalu berupaya memberikan pelayanan informasi terbaik kepada publik,” katanya. [tam]

Tags: