Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM foto bersama Kepala BPPKB Jatim Lies Idawati usai menerima penghargaan dari Menteri PPPA RI Yohana Susana Yembise di Swiss Bell Hotel, Pekanbaru, Riau.
Pemprov Jatim, Bhirawa
Provinsi Jatim di bawah kepemimpinan Dr H Soekarwo kembali meraih prestasi di tingkat nasional. Kali ini, Provinsi Jatim meraih penghargaan sebagai provinsi penggerak Kabupaten/kota Layak Anak (KLA) Tahun 2017.
Penghargaan ini diberikan karena peran dan komitmen Pemprov Jatim dalam mengkoordinasikan kab/kota di wilayahnya dalam upaya pemenuhan hak anak serta perlindungan pada anak-anak di wilayahnya masing-masing. Selain itu, Provinsi Jatim dipandang mampu menggerakkan kab/kota di wilayahnya untuk menjadi KLA.
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Yohana Yembise kepada Sekdaprov Jatim, Dr H Akhmad Sukardi MM di Hotel Swiss-Belinn Pekanbaru, Riau, Sabtu (22/7) malam.
Menurut Sukardi, dari 38 kab/kota yang ada di Jatim, sebanyak 27 kab/kota meraih penghargaan KLA tahun ini. Prestasi ini menurutnya tak lain karena upaya Pemprov Jatim yang terus mendorong kab/kota untuk menjadi KLA melalui pertemuan yang difasilitasi oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Jatim.
“Kami terus melakukan sosialisasi dan mempertemukan kab/kota dengan panitia pusat untuk dapat dibimbing dan dibina secara langsung dalam mewujudkan kab/kota layak anak,” ungkapnya.
Ke depan, lanjutnya, Pemprov Jatim akan terus membina dan mensosialisasikan program ini sehingga seluruh kab/kota yang ada di Jatim dapat meraih penghargaan KLA ini.
“Provinsi sudah memberikan contoh, tapi masih banyak kab/kota yang belum respect, sehingga anggarannya tidak berorientasi pada layak anak. Kab/kota layak anak itu fasilitas atau kebutuhan anak disiapkan lewat APBD-nya bersamaan dengan pemberdayaan perempuan, sehingga lebih tinggi,” terangnya.
Selain Jatim, provinsi lain yang menerima penghargaan ini adalah Sulawesi Selatan, Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat, Bali, Kepulauan Riau, DI Yogyakarta dan Kalimantan Timur. Provinsi-provinsi ini dipandang mampu memenuhi kriteria yang ditetapkan Kemen PPPA terhadap 24 indikator yang diurai dalam 135 variabel.
Sementara itu dalam sambutannya, Menteri PPPA, Yohana Yambise mengatakan, penerima penghargaan tahun ini meningkat dibanding Tahun 2015 lalu, yakni dari 77 kab/kota menjadi 126 kab/kota. Peningkatan ini tentunya tak lepas dari peran dan komitmen pemerintah provinsi.
“Dibutuhkan komitmen kuat dari pemerintah daerah, serta penginterasian kerjasama semua pihak baik SKPD, legislatif, yudikatif, media massa, dunia usaha, dan anak,” katanya.
Menurutnya, penganugerahan KLA ini menjadi istimewa di tengah begitu kuatnya keinginan mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui kab/kota yang layak anak. Selain itu, penghargaan ini memiliki banyak indikator guna melihat kemajuan yang telah dicapai.
“Gubernur dan bupati/walikota patut berbangga karena penilaian ini juga melibatkan tim independen seperti pakar di bidang anak serta perguruan tinggi,” katanya.
Ke depan, ia berharap muncul kab/kota yang benar-benar layak anak sehingga bisa memenuhi semua indikator yang ada. Serta, kab/kota yang berhasil menggerakkan seluruh sumber daya guna mencapai indikator yang mengacu pada seluruh hak anak. “Melindungi satu anak berarti melindungi satu bangsa karena mereka lah generasi penerus bangsa,” pungkasnya.
Kab/kota layak anak sendiri adalah kab/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. [iib]
