SIMPANG-siur penerapan bahan pengajaran (kurikulum 2013 atau kurikulum 2006) berakhir sudah. Jawa Timur memperoleh pengecualian (diskresi) tetap menggunakan kurikulum 2013, sembari terus menutup kekurang siap-an. Pelatihan guru dan pengadaan buku paket wajib dikebut. Diharapkan sampai tahun ajaran baru (Juli 2015) beberapa “celah” telah bisa diselesaikan.
Kegaduhan kependidikan sempat terjadi ketika Menteri Dikdasmenbud berwacana menunda penerapan kurikulum 2013 yang telah mulai berjalan. Padahal lebih dari 6.200 satuan pendidikan di Indonesia (termasuk 1.500-an di Jawa Timur) telah hampir 100% melaksanakan kurikulum 2013. Walau jumlah tersebut hanya sekitar 3% total sekolah. Hasil dari sekolah pilot project itu telah bisa dilihat berupa peningkatan penalaran murid.
Harus diakui, terdapat kegalauan dalam penerapan kurikulum 2013 yang belum dipersiapkan secara matang. Antaralain buku kurikulum belum di-distribusikan secara merata. Beberapa Dinas Pendidikan di daerah coba membuat print-out dari CD yang diberikan oleh Pemprop, lalu difotokopi dan dibagikan ke sekolah. Namun kelangkaan buku paket kurikulum 2013 menyebabkan beberapa percetakan menggelontor buku paket ke pasaran.
Sehingga buku paket yang seharusnya gratis (dibiayai anggaran BOS dari APBN), kini harus dibeli. Konon, hal itu disebabkan sistem lelang pencetakan dan distribusi buku paket. Untuk menekan ongkos cetak, percetakan pemenang tender buku menunggu pesanan dari sekolah. Sedangkan pihak sekolah juga menunggu pesanan dari peserta didik. Saling menunggu itu, menyebabkan percetakan langsung melepas buku ke pasaran (toko buku) tanpa menunggu pesanan sekolah.
Kegalaun bukan hanya terjadi pada peserta didik. Melainkan juga dialami oleh guru. Belum semua guru memahami isi kurikulum 2013, karena belum pernah memperoleh bimbingan teknis. Jenis dan metodologi mata pelajaran pada kurikulum 2013 memang berbeda. Misalnya, dalam kurikulum 2013, murid kelas 1-3 SD akan diberi pola pembelajaran yang tematik integralistik.
Apa itu tematik integralistik? Belum semua guru paham benar. Termasuk guru (wali) kelas. Guru kelas inilah yang mengintegrasikan pelajaran IPA dan IPS ke dalam mapel lain. Pelatihan untuk guru pelajaran meliputi lima materi sekitar perubahan mindset kurikulum. Yakni, konsep dasar kurikulum 2013, rasionalisasinya, implementasi, perubahan manajemen sekolah, serta materi evaluasi dan pendampingan. Tetapi tidak semua guru bisa mengikuti pelatihan guru, hanya yang telah memiliki sertifikat UKG (Uji Kompetensi Guru).
Bagaimana dengan guru-guru yang tidak mengikuti pelatihan? Ini akan makin memperlebar perbedaan kompetensi antar-guru. Pada gilirannya juga mempengaruhi kompetensi peserta didik. Karena itu seyogianya patut dilaksanakan pelatihan tahap kedua (terutama untuk guru non-PNS di sekolah swasta). Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, guru disebut sebagai pilar utama.
Kewenangan pemerintah terhadap kurikulum diatur pada pasal 38 ayat (1). Namun pada pasal (38 pula) ayat ke-2, dinyatakan “Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan ….” Belum semua Kepala Sekolah paham benar dengan frasa pengembangan kurikulum sesuai relevansi. Apakah Kepala Sekolah (bersama guru yang dibawahkannya) bisa mengutak-atik kurikulum 2013, bagaimana caranya?
Pemahaman guru terhadap kurikulum merupakan keniscayaan. Setiap satuan pendidikan (sekolah negeri maupun swasta) diberi wewenang pengembangan kurikulum sesuai dengen relevansinya. Klausul pasal 38 ayat (2) inilah yang mesti dicermati lebih seksama, karena terdapat sharing pembinaan dengan Kantor Kementerian Agama tingkat kabupaten/kota dan propinsi.
Jadi, pelanjutan pelaksanaan kurikulum 2013 masih sangat bergantung pada Dinas Pendidikan (Propinsi dan Kabupaten serta Kota). Sudah beres-kah buku paketnya? Jika Pemda belum siap, kegalauan akan selalu terjadi. Pada situasi itu guru paling berwenang meng-eksekusi sistem pengajaran.
——— 000 ———
