Oleh :
Dicky Shodqumulloh
Ketua Terpilih Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur
Masyarakat Jawa Timur bergembira, jika tidak ada aral melintang insya Allah Rabu (13 Februari 2019), Provinsi dengan jumlah penduduk sebesar 39.292.972 jiwa berdasarkan sensus BPS 2017 tersebut akan dilantik Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak (Khofifah-Emil) dinyatakan sebagai pemenang dengan perolehan suara 10.465.218 suara. Artinya, 53,55 persen masyarakat Jawa Timur telah menitipkan amanah kepada mantan Menteri Sosial yang berpasangan dengan Bupati Trenggalek tersebut.
Tentu, masyarakat Jawa Timur sangat membekas di ingatan atas kerja-kerja yang dilakukan oleh Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) selama kurang lebih 10 tahun pemerintahan daerah yang dilakukan, banyak kebijakan-kebijakan daerah yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperbaiki iklim investasi, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan legitimasi berbagai macam penghargaan yang diterima baik dari Badan/Kementerian maupun swasta yang kemudian membuat suksesor dari Karsa akan menjadikan capaian kinerja dalam pembangunan Jawa Timur selama 10 tahun ini sebagai barometer dalam kinerja kedepan.
Tetapi, Provinsi Jawa Timur dengan dinamika sosial-kemasyarakatan kita patut optimis atas kapasitas dan kapabilitas Khofifah-Emil untuk membangun 5 tahun mendatang, namun harapan dan keinginan tersebut tidak diberikan dengan “cek kosong”, setidaknya ada beberapa hal krusial yang kiranya perlu menjadi prioritas bagi Khofifah-Emil untuk diselesaikan dalam waktu dekat dan agar kemudian janji-janji politik dapat tertunaikan dan konstituen secara khusus hingga penduduk Jawa Timur secara umum dapat merasakan dampak positif kepemimpinan Khofifah-Emil.
Jawa Timur yang Inklusif dan Berpihak
Jika menilik visi-misi dari Khofifah-Emil dalam Pilgub Jawa Timur 2018, Nawa Bhakti Satya. Maka, salah satu corak yang terlihat adalah perhatian bagi kelompok-kelompok rentan yang akan mendapatkan program pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yaitu Program Keluarga Harapan Plus (PKH-Plus). Program tersebut direncanakan tersebar di 38 kabupaten/kota, 664 kecamatan, 5674 desa dan 2827 kelurahan dengan sasaran subyek penerima bantuan adalah Disabilitas, lansia terlantar, perempuan kepala keluarga rentan.
Program ini memang telah dibawa oleh Khofifiah ketika menjadi Mensos yang lalu, PKH dianggap sukses menjadi solusi dari permasalahan sosial yang dialami masyarakat Jawa Timur, tetapi PKH akan menjadi muspro jika awareness untuk menciptakan kesadaran dan tanggung jawab untuk mengentaskan kemiskinan secara supra-struktur tidak dibangun oleh Pemerintah Jawa Timur. Maksudnya, PKH Plus tersebut dikhawatirkan tidak tepat sasaran, rawan dipermainkan, dan rentan praktik korupsi. Budaya untuk memandirikan masyarakat itu perlu dibangun di Pemerintahan Provinsi Jawa Timur.
Lebih lanjut, permasalahan kelompok-kelompok rentan dan minoritas, seperti kelompok Syiah Sampang dan ex-Gafatar yang sampai hari ini terkatung-katung di pengungsian yang disedikan Pemprov Jatim. Walaupun memperhatikan kelompok tersebut tidak populis bahkan menimbulkan resistensi bagi pendukungnya.
Tetapi, kinerja Pemprov Jawa Timur sangat dinanti untuk melaksanakan rekonsiliasi dan mengembalikan ketempat tinggalnya dengan aman, serta menjamin kesejahteraan sosial sebagai tanggung jawab Pemerintah untuk mengayomi seluruh masyarakat Jawa Timur.
Menggerakkan Potensi Anak Muda Kreatif
Milenial Job Center dengan cara memberikan job training, pendidikan vokasi, membantu starting up usaha, membantu promosi bagi usahawan muda, dan membantu pembiayaan usaha pada tahap awal usaha merupakan janji-janji politik yang cukup menggairahkan penduduk Jawa Timur, apalagi secara demografis menunjukkan bahwa hamper 50% masyarakat Jawa Timur merupakan usia produktif.
Menstimulus kelompok milenial dengan program-program membuat usaha baru merupakan suatu keharusan untuk meningkatkan geliat usaha dan mengurangi ketergantungan investasi eksktraktif, pertambangan, dan minerba yang menguntungkan secara ekonomis, namun merugikan secara ekologis dan juga berdampak terhadap sosiologis. Menggerakkan star up dan industry kreatif yang dilakukan oleh kelompok milenial akan meningkatkan ketersaingan (competitiveness) anak muda Jawa Timur agar siap mengarungi era pasar bebas ASEAN.
Jawa Timur untuk Semua
Terakhir, jalannnya roda pemerintahan ini sangat bergantung pada kondusifitas masyarakat Jawa Timur. Kondusifitas tersebut dapat terwujud jika Khofifah-Emil mampu menyisihkan simbol dan ego pendukungnya, agar tidak terjadi konflik horizontal yang justru menjadi penghambat jalannya pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat Provinsi Jawa Timur.
Melibatkan semua pihak untuk terlibat aktif dalam menjaga kondusifitas masyarakat Jawa Timur merupakan kunci untuk membuat dinamika tersebut dapat berjalan dengan baik dan berorientasi terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Artinya, pemerintahan yang inklusif tanpa menegasikan kelompok-kelompok tertentu merupakan syarat mutlak untuk mengelola Jawa Timur yang beragam dengan kultur masyarakatnya yang kuat ini.
Jika hal tersebut dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin Karsa 2 periode hanya akan menjadi cerita manis masa lalu, dan Khofifah-Emil akan mencetak langkah dan sejarah baru untuk Jawa Timur lebih baik kedepan.
Sekali lagi selamat bekerja Bude Khofifah-Kang Emil, harapan dan doa masyarakat Jawa Timur ada dipundak anda berdua, Jawa Timur untuk semua.
——— *** ———-
