Kabid Kewaspadaan Bakesbangpol Pemprov Jatim Eddy Supriyanto (pegang mik) saat menjadi materi dalan Rapat Sinkronisasi dan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat se Wilker Bakorwil Jember, Senin (24/6/2019).
Jember, Bhirawa
Pemprov Jawa Timur waspadai 6 potensi konflik sosial dan radikalisme. Berdasarkan data dari Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur, ke 6 potensi itu yakni persoalan sengketa pemilukda dan pemilu, pendirian tempat ibadah, masalah aliran kepercayaan, konflik tambang, persoalan agraria (pertanahan), dan konflik antar ormas/LSM/Perguruan Pencak silat/supporter.
” Persoalan ini yang sangat berpotensi menimbulkan konflik sosial di masyarakat,” ujar Eddy Supriyanto Kabid Kewaspadaan Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur saat Singkronisasi fasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat se wilker Bakorwil V Jember, Senin (24/6/2019).
Dalam paparannya yang bertema Penanganan Konflik Sosiak dan gangguan kamtibmas, Eddy Supriyanto memetakan potensi konflik dimasing-masing daerah. Konflik yang dipicu perselisihan antar perguruan pencak silat berpotesi terjadi di wilayah Madiun, Magetan, Pamekasan, Tulungagung. Potensi konflik masalah agraria rawan terjadi di Tuban.” Terkait pembebasan lahan untuk kilang minyak,” ujarnya.
Konflik sosial antara buruh dan perusahaan berpotensi terjadi di Surabaya,Gresik, Sidoarjo, Pasuruan dan Mojokerta. Konflik sosial anak mahasisa Papua (AMP) dengan masyarakat sekitar rawan terjadi di Surabaya dan Malang. Konflik aliran agama berpotensi terjadi di Sampang, Jember, Pasuruan, Sidoarjo, Bondowoso, Tuban dan Kediri. Konflik pendirian tempat ibadah berpotensi terjadi di Surabaya dan Pasurun. Sedang konflik tambang galian C rawan terjadi di Banyuwangi, Lumajang, Kediri, Pamekasan dan Sampang.
Sementara, masalah radikalisme, di Jawa Timur terdata ada 45 orang eks napi teroris yang tinggal di 11 Kabupupaten/Kota. Napi teroris terdata ada 35 orang yang tersebar di 17 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kabupaten/Kota, Esistensi jaringan JAD terdeteksi di 8 Kabupten/Kota, Deportan ISIS ada 97 orang di 19 Kabupaten/Kota, Jaringan ISIS terdata 207 orang yang ada di 28 Kabupaten/Kota. ” Mereka sudah dideteksi dan di cegah pergerakannya secara dini melalui sinergitas 3 pilar plus ( TNI, Polri, Birokasi dan masyarakat),” katanya.
Selain itu, Pemprov Jatim mendirikan rumah deteksi untuk menampung keluarga eks teroris. Dengan begutu ujar Eddy, kegiatan mereka akan terus terpantau.” Pemerintah juga menyediakan dana untuk pendidikan anak-anak mereka. Sedang rencana pemprov mengembalikan WNI yang masuk jaringan ISIS di Suria, masih dalam kajian karena ada penolakan dari masyarakat. Disana ada ratusan WNI yang menjadi anggota ISIS yang saat ini ada di penampungan,”jelasnya.
Hal senda juga disampaikan oleh Kabid Linmas Satpol PP Pemprov Jatim Gaguk Joko Santoso. Dalam materinya berjudul Penyelenggaraan Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Gaguk mengatakan, ada 5 tugas penting yang dilakukan lembaganya terkait perlindungan terhadap masyarakat.Diantaranya, membantu dalam penanganan bencana, membantu keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam pengamanan lingkungan masyarakat serta membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan
“Dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan ketertiban ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ini, kita lebih mengedepankan pendekatan simpatik yang tidak memancing reaksi kontraproduktif. Pola ini dapat menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan kepatuhan masyarakat. Mereka kita jadikan agen, sehingga setiap ada gerakan atau kegiatan yang dianggap mencurigakan dan meresahkan dapat melaporkan ke aparat,” ujar Gagok kemarin.
Dalam rakor yang dihadiri oleh TNI/ Polri, OPD terkait dan beberapa lembaga organisasi kemasyarakatan, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Jember Abdul Muis mengaku pertemuan ini perlu di diteruskan. Ini salah satu cara untuk menyamakan visi, presepsi, asumsi bersama.” Pertemun ini penting, untuk menemukan titik temu. Makanya rapat dan berdiskusi ini akan menjadi penting. Dan ini dilakukan oleh FKUB setiap bulannya dengan cara anjang sana. Kita jalin silahturahmi dengan semua unsur agama, mulai Kristen, Hindu, Budha, Konghucu bahkan aliran kepercayaan pun kita undang. Ini sebagai sarana untuk membangun kesamaan persepsi itu tadi,” ujar Abdul Muis kepada Bhirawa kemarin.
Saat disinggung persoalan potensi konflik yang ada di Jawa Timur dan perlundungan kepada masyarakat, Abdul Muis mengaku ada tiga hal yang perlu direkomendasikan kepada pemerintah. Pertama kata Muis, penanganan konflik selama ini terkesan tidak Paripurna, sehingga kemudian konflik itu muncul pada waktu yang berbeda dengan kasus yang sama.” Konflik itu
ditangani sampai ke akar-akarnya. Ini butuh keterlibatan semua pihak. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga tokoh masyarakat tokoh agama yang punya kesepahaman tentang penanganan konflik itu,” katanya.
Kedua, berkaitan dengan politik identitas. Sekarang ini kata Muis, orang kecenderungannya melakukan politik identitas untuk meminimalisir biaya politik tanpa memikirkan dampak sosialnya kepada masyarakat.”Memang secara politis cara itu (politik identitas) murah, tetapi secara sosial itu menjadi mahal. Kenapa, karena akan membentuk masyarakat yang terpecah-pecah, kamu kamu dan aku ya aku. Padahal kita sudah punya konsep yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, bahwa seluruh bangsa Indonesia ini menjadi satu. Biarkanlah kita berbeda, tetapi kita satu. Dengan politik identitas berkembang menjadi kamu lawan saya buka kamu bagian dari saya,” urainya.
Ketiga yang perlu direkomendasikan dari rakor ini, terkait ideologi negara yakni Pancasila. Saat ini muncul idelogi kiri dan ideologi kanan yang bertentangan dengan Pancasila.
”Pemerintah kita tidak punya organ atau tidak mempunyai perangkat untuk melindungi Pancasila sebagai ideologi kita. Sehingga kita bisa melihat bagaimana ideologi kanan itu tumbuh dengan pesat ideologi kiri juga tumbuh dengan pesat. Hal ini jika terus dibiarkan, ideologi kita (Pancasila) akan digerus oleh mereka (ideologi kanan dan ideologi kiri),” jelasnya pula.
Sementara, Kepala Bakorwil V Jember R.Tjahjo Widodo saat membuka rakor ini berharap agar kegiatan ini dapat membangun kewaspadaan dan mengantisipasi setiap kerawanan sosial, konflik dan terganggunya Kamtrantibmas secara nasional umumnya da Jawa Timur khususnya. ” Hal ini dibutuhkan ketelibatan semua pihak baik dari unsur pemerintah, TNI, Polri dan masyarakat,” pungkas Tjahjo kemarin.(efi)
