Jazilul Fawaid: TKA China Jadikan Trainer, Bukan Pekerja Tetap

Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid

Jakarta, Bhirawa.
Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid memaklumi adanya kritik dan penolakan masyarakat atas akan datangnya 500 orang Tenaga Kerja Asing (TKA) China. Yang akan bekerja di pembangunan Smelter Nikel di Kabupaten Konawe-Sulawesi Tenggara. 

“Suasana kebatinan masyarakat ditengah jutaan tenaga kerja terPHK atau dirumahkan oleh imbas pandemi Corona. Tentu saja, penolakan kedatangan TKA ini bisa dipahami. Namun saya yakin, pemerintah pasti sudah memperhitungkan untung ruginya,” papar Jazilul Fawaid (PKB), dalam acara silaturahmi dengan wartawan Parlemen, Rabu (24/6).

Jazilul menyebutkan bahwa investor pabrik Nikel itu adalah China. Jadi bisa dipahami, sebagian besar alat produksinya buatan China, yang awal peng-operasian nya memerlukan operator China. Pabrik, baru bisa buka jika mesin-mesin sudah bisa dihidupkan dan peralatan lain bisa berjalan. Sesudah pabrik buka, maka ratusan bahkan ribuan tenaga kerja Indonesia (TKI) akan terserap masakan. 

“Pada tahap awal, para TKA itulah yng akan menghidupkan dan menjalankan mesin mesin. Barulah, pabrik dibuka. Setelah pabrik dibuka, pasti lah akan menyedot banyak TKI. Masak iya sih, pemerintah mau menyingkirkan rakyatnya sendiri ? Tidak mungkin lah,” ujar wakil rakyat dari Jawa Timur ini.

Gubernur Sulawesi Tengggara, Ali Mazi  pada awalnya menolak rencana kedatangan 500 TKA China tersebut. Namun, setelah memahami duduk persoalan kedatangan TKA itu, Ali Mazi  dalam keterangan pers nya menyebutkan; Investasi negara China di tambang Nikel itu mencapai Rp42 triliun. Nilai yang sangat besar dibanding APBD Sulteng yang hanya Rp4,2 triliun saja.

“Dalam bekerja, setiap TKA akan didampingi 5 orang hingga 7 orang TKI. Disinilah nantinya terjadi pmbelajaran dan alih tehnologi. TKA China ini akan jadi Trainer atau pelatih,” jelasnya.

Menanggapi permasalahan Bupati Jember kontra DPRD Jember, Jazilul Fawaid mengata kan; Keretakan hubungan Bupati Jember dengan DPRD Jember, hanyalah komunikasi yang tidak berjalan baik atau mis-komunikasi. Ketidak harmonisan hubungan antara Bupati dengan DPRD, akan merugikan rakyatnya.

“Ketidak harmonisan hubungan Bupati dengan DPRD, Bupati dengan Wakil Bupati, memang sering terjadi. Barangkali karena menuruti ego masing-masing. Padahal kan sudah ada pembagian tugas masing-masing. Solusi untuk Jember, adalah memperbaiki komunikasi, itu saja. Harus diingat, rakyat tengah menderita oleh dampak pandemi Covid-19. Jangan dibebani lagi,” pesan Jazilul. [ira]

Tags: