Johan Budi
Surabaya, Bhirawa
Mantan juru bicara KPK, Johan Budi menilai bahwa Calon Presiden (Capres) nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi) dipastikan menguasai tema debat Pilpres 2019 dengan tema seputaran hukum, HAM, Terorisme dan korupsi.
Menurut Johan Budi, Capres Jokowi telah menguasai tema debat perdana kali ini, terlebih terkait penanganan masalah korupsi. Sebab, saat kepemimpinannya telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 yang diteken pada 17 September 2018 lalu.
“Saya kira Pak Jokowi menguasai debat kali ini, apalagi hal-hal dalam konteks pemberantasan korupsi. Sepanjang kepimpinannya 4 tahun terakhir telah memperkuat KPK,” katanya sebelum Nonton Bareng (Nobar) debat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) yang digelar Tim Kampanye Daerah (TKD) Jatim untuk Jokowi-Ma’ruf Amin di JX International, Kamis (17/1) malam.
Johan membeberkan bahwa PP tersebut bakal memberikan reward untuk masyarakat yang melaporkan dugaan korupsi ke penegak hukum. Aturannya pun juga sudah diatur didalam PP. “Jadi, tidak hanya memberikan ruang dalam konteks penindakan, tetapi juga pencegahannya,” tersngnya.
Selain PP 43 Tahun 2018, lanjut Johan, ada Peraturan Presiden (Perpres) 54 Tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi. “Mengajak KPK sebagai leader dalam konteks strategi nasional pencegahan korupsi. Dan PP 43 2018 mengenai penghargaan terhadap pelaporan pelaku korupsi. Keterlibatan masyarakat ini patut diapresiasi,” jelasnya.
Isi PP 43 Tahun 2018 tersebut dikatakan bahwa pelapor tindak pidana korupsi berhak mendapatkan 2 permil (2 per 1.000) dari jumlah kerugian yang dapat dikembalikan ke negara. Batas atas terhadap kompensasi yang diberikan termaktub dalam pasal 17 ayat (2) yang isinya: “Besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta).”
Perlu diketahui bahwa Nobar kali ini, TKD Jatim untuk Jokowi-KH Ma’aruf Amin mengerahkan sekitar 1.500 orang untuk menyaksikan secara langsung penampilan pasangan nomor urut 01 itu. Ribuan orang itu, terdiri dari pengurus TKD, pimpinan partai pengusung, caleg, bupati/walikota dan relawan. (geh)
