Kota Kediri, Bhirawa
Untuk mengantisiapasi aksi borong Bahan Bakar Minyak (BBM) menjelang kenaikan harga BBM yang direncanakan pemrintah Polres Kediri Kota mulai mengintensifkan pemantauan semua SPBU di wilayah Kota Kediri. Pemantauan yang dilakukan Polisi dilakukan dengan cara melakukan patroli dan pengecekan pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terutama terkait pasokan BBM.
Hal ini diungkapkan Kasubag Humas Polresta Kediri AKP Budi Nariyanto, menurutnya saat ini pihaknya juga gencar melakukan razia maupun patroli kendaraan roda dua dan empat. “Tindakan ini untuk mengantisipasi jika ada aksi borong pembelian BBM menggunakan jerigen,” ungkapnya pada Wartawan, Senin (17/11).
Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aksi borong dan tetap membeli BBM sesuai kebutuhan sebab sesuai data dari disperindag kota kediri stok BBM masih mencukupi. “Kami meminta pembeli BBM dengan menggunakan jerigen agar tidak melanggar aturan waktu yang sudah ditentukan,” imbaunya.
Diketahui sejauh ini sesuai pengamatan kondisi SPBU diwilayah Kota Kediri masih cenderung stabil, hampir keseluruhan SPBU masih lancar dan tidak terlihat antrian dan masih tergolong wajar.
Tidak Sebarkan
Sementara itu, Wakil Bupati Lumajang Drs. H. Asat Malik, M.Ag, meminta masyarakat tidak panik menghadapi rencana kenaikan harga BBM yang saat ini memicu terjadinya panic buying hingga berdampak antrean panjang di berbagai SPBU. ”Saat ini kenaikan harga BBM itu masih belum ditetapkan pemerintah,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pihaknya menjamin stok BBM di SPBU mencukupi sesuai laporan dari pihak Pertamina yang disampaikan melalui bagian perekonomian. ”Hanya saja, yang menjadi masalah adalah masyarakat panik terpancing isu tersebut,” kata Asat Malik Wabup dengan nada prihatin.
Lebih lanjut Asat mengungkapkan yang paling dikhawatirkan, ketika kepanikan masyarakat yang antri panjang pembelian BBM di SPBU itu kemudian dimanfaatkan oknum yang ingin mengambil keuntungan untuk melakukan penimbunan. ”Ini yang harus diwaspadai bersama terutama bagi parat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian,” tandasnya.
Kerahkan Anak dan Ibu
Sementara itu, massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kabupaten Nganjuk yang didominasi anak-anak dan ibu-ibu melakukan aksi turun jalan menolak rencana kenaikan BBM. Dengan membawa spanduk dan poster massa long march mulai dari Alun Alun Nganjuk menuju Kantor DPRD yang dimulai pukul 13.00 WIB.
Dalam aksi yang dipimpin langsung oleh Ketua DPD II HTI Nganjuk, Khoirul Huda SE, massa dengan keras menolak kebijakan kenaikan BBM. Karena kebijakan menaikan BBM merupakan kebijakan yang zalim yang pasti akan menyengsarakan rakyat. .”Kami tidak akan pernah setuju kenaikan BBM, ini bentuk kezaliman terhadap rakyat, kita tidak mau di zalimi,” seru Huda.
Khoirul Huda juga menegaskan kebijakan apapun yang bermaksud untuk meliberalkan pengelolaan BBM merupakan kebijakan yang bertentangan dengan syariat Islam. Karena migas serta kekayaan alam dalam pandangan Islam merupakan milik umum yang pengelolaanya dilakukan oleh Negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
Ricuh
Sementara itu, sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan forum aliansi imparsial melakukan aksi penolakan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, ditengah perjalan aksi menuju kantor DPRD Sampang. Pengunjukrasa sempat bersitegang dengan pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang karena hendak menyandera mobil Dinas Kesehatan plat merah. Senin (17/11).
Aksi demo penolakan kenaikan BBM sempat ricuh karena dipicu saat belasan massa pengunjukrasa berusaha menyandera mobil plat merah milik dinas kesehatan Sampang, tak terima dengan aksi pengunjuk rasa puluhan pegawai dinas kesehatan menolak dan mempertahankan mobil dinasnya, beruntung sejumlah pasukan brimob dengan senjata lengkap langsung merelai kericuhan tersebut, aksi mereka pun berlanjut ke gedung DPRD Sampang untuk menolak kenaikan harga BBM.
Menurut Zainuddin koordinator aksi, insiden bersitegang dengan pegawai dinas kesehatan Sampang merupakan aksi spontan karena puluhan pegawai memprovokasi aksinya, tetapi pihaknya tetap pada tujuan untuk menolak kenaikan harga BBM oleh pemerintah Jokowi-JK. “Sebab menaikkan harga BBM ini jelas-jelas melanggar undang-undang 1945 pasal 33 ayat 2, dan 3, sebab jika harga BBM dinaikan maka secara otomatis kebutuhan pokok yang lain akan ikut naik, dan yang menjadi korban adalah masyarakat kecil, oleh sebab itu, sebagai bentuk nyata memperjuangkan nasib rakyat kecil, kami mendesak seluruh anggota DPRD Sampang harus satu suara menolak kenaikan harga BBM.pungkasnya.
Sementara Fauzan Adima wakil ketua DPRD Sampang yang menemui pengunjuk rasa dengan sejumlah anggota dewan yang lain, ia berjanji bahwa aspirasi para mahasiswa yang tergabung dalam forum aliansi imparsial ini, akan segera kami tindaklanjuti untuk diteruskan pada DPR-RI.
HMI Situbondo Demo
Di Situbondo, puluhan aktivis HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Komisariat Situbondo turun ke jalan guna melakukan aksi demo menolak kenaikan harga BBM, yang akan diberlakukan bulan November ini oleh pemerintahan Jokowi-JK. Para mahasiswa tampak membawa poster dengan bendera saat konvoi dijalan protokol Kota Situbondo. Aksi demo mendapat pengawalan ketat puluhan personil Sabhara Polres dan Satpol PP Pemkab Situbondo.
Menurut koordinator aksi demo, Syaiful Bahri, aksi demo dilakukan untuk menolak rencana kenaikan BBM yang akan berdampak pada kenaikan barang-barang dan kebutuhan sembako. Saat ini, kata Syaiful, belum waktunya ada kenaikan BBM karena masyarakat akan semakin kesulitan dengan naiknya harga kebutuhan primer masyarakat. “Tolak kenaikan BBM. Sebab akan menambah kesengsaraan masyarakat kecil,” teriak Syaiful yang diamini pendemo lainnya.
Demo pertama kali dilakukan di halaman Kantor DPRD Kabupaten Situbondo, sekitar pukul 08.00 wib. Namun karena kantor masih sepi, para pendemo melakukan aksi sweping diseluruh ruangan para wakil rakyat Kabupaten Situbondo. “Karena ruangan wakil rakyat disini kosong, ayo kita demo ke Pemkab Situbondo. Kita harus semangat menolak rencana kenaikan harga BBM ini. Tolak kebijakan pemerintah, yang tidak pro rakyat ini,” tegas Syaiful Bahri.
Sesampainya dihalaman Pemkab Situbondo, puluhan pendemo dihadang Polisi dan Satpol PP. Usai melakukan orasi, perwakilan HMI diminta menyampaikan aspirasi ke Bupati Situbondo, H Dadang Wigiarto SH. Namun karena Bupati Dadang sedang ada acara diluar kantor, pendemo menolak diterima Asisten Sekda. “Kalau kami tidak ditemui Bupati, lebih baik saya balik arah. Saya tidak mau kalau hanya ditemui Asisten,” teriak pendemo seraya ngeloyor membubarkan diri. [van,yat,ris,lis,awi]
Keterangan Foto : Demo tolak kenaikan BBM. [Nurkholis/Bhirawa]
