Peran pejabat eselon sangat menentukan dalam menetapkan kebijakan strategis dan harus berani melakukan inovasi agar Indonesia mampu bersaing di MEA. Sekdaprov Jatim Dr. H Akhmad Sukardi, MM saat membuka Diklatpim II di Badiklat Jatim.
Surabaya, Bhirawa
Menurut laporan Global Competitivenes/ daya saing global, tahun 2013 – 2014 Indonesia menempati peringkat ke-38, naik dibandingkan th 2008 – 2009 di peringkat ke-55, namun masih dibawah Malaysia, Brunei dan Thailand.
Melihat kondisi tersebut, institusi pemerintah dituntut untuk menjalankan fungsi secara efektif dan efisien, serta responsif terhadap kebutuhan rakyat. “Maka keberadaan birokrasi yang berkualitas dan kapabilitas tinggi syarat mutlak terciptanya pemerintahan yang baik,” kata Sekdaprov Jatim Dr. H Akhmad Sukardi, MM ketika membuka Diklat Kepemimpinan Tingkat II angkatan 36 , di Badan Diklat Prov Jatim Jl Raya Blaongsari Atndes Surabaya, Kamis (16/4).
Lebih lanjut mantan Kepala Disperindag Jatim itu menjelaskan, tuntutan global dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir tahun ini mensyaratkan daya saing yang tinggi. Faktor-faktor yang menyebabkan daya saing rendah, diantaranya adalah persoalan korupsi, birokrasi yang tidak efisien, dan kapasitas inovasi yang kurang memadai. “Tiga hal tersebut yang terus menjadi perhatian utama Pemerintah,” ujarnya.
Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Prof Dr.Agus Dwijanto, MBA menambahkan, bangsa lebih banyak ditentukan oleh pelaku ekonomi, juga ditentukan oleh kualitas pemerintah dalam menciptakan policy yang mendorong adanya efisiensi, pemberdayaan pelaku ekonomi, tenaga kerja, dan sebagainya.
“Intinya kemampuan kita untuk memenangkan persaingan pasar MEA ditentukan oleh banyak faktor, baik swasta maupun pemerintah. Namun ada kecenderungan sektor swasta cenderung sudah kompetitif, justru pemerintah yang belum kompetifif. Maka, kita harus segera membereskannya,” katanya.
Kepala Badan Diklat Prov Jatim Dr H Akmal Boedianto, SH, MSi mengatakan, tujuan diklatpim II ini untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan strategis pejabat struktural eselon II yang akan berperan melaksanakan tugas dan fungsi kepemerintahan di instansinya masing-masing,
Diklat yang berlangsung selama 92 hari kerja mulai 16 April sampai 11 juni 2015 ini diikuti 60 orang peserta yang berasal dari instansi pusat dan daerah, yaitu Mahkamah Agung. Kejaksaan Agung, Kementrian Luar Negeri, Kementrian PU, 18 Kab/ Kota prov Jatim, 36 Kab Kota diluar prov Jatim. [wwn]
