Jelang Pelantikan, Posisi Wakil Ketua Dewan Diperebutkan

Surabaya, Bhirawa
Jelang pelantikan Anggota DPRD Jatim periode 2014-2019, pada 31 Agustus mendatang kondisi di internal Partai Golkar Jawa Timur dan internal PDIP Jawa Timur semakin memanas. Ini karena kedua partai tersebut mendapatkan jatah posisi Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Dimana sempat terjadi pro dan kontra terkait peletakan posisi pimpinan tersebut.
Di Golkar misalnya. Dari hasil pleno DPD Partai Golkar Jawa Timur muncul empat nama yang diajukan ke DPP Partai Golkar yakni Soenarjo (Wakil Ketua DPRD Jatim), Hery Sugiono, Sahat Tua Simanjuntak dan Hasan Irsyad.
Namun, masuknya nama Soenarjo dinilai melanggar Peraturan Organisasi (PO) Partai Golkar. Dalam salah satu pasal menyebutkan bahwa pimpinan DPRD merupakan anggota terpilih yang duduk sebagai pengurus harian partai sesuai tingkatannya.
“Sedangkan Soenarjo yang saat ini hanya sebagai penasehat partai lolos justru lolos dan masuk dalam kandidat Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2014-2019 untuk diajukan ke DPP Partai Golkar. Padahal Soenarjo tidak masuk dalam pengurus harian. Tapi sebaliknya dimasukan nama Soenarjo, karena yang bersangkutan memiliki kontribusi yang sangat besar bagi partai saat yang bersangkutan duduk sebagai Ketua DPD Golkar Jatim,” kata sumber diinternal DPD Partai Golkar Jawa Timur yang menolak namanya dikorankan, Selasa (19/8).
Untuk diketahui, Gatot Sudjito Wakil Ketua DPD PG Jatim saat rapat pleno tiba-tiba menyebutkan empat nama calon pimpinan dewan dari Partai Golkar. Yakni Soenarjo, Heri Sugihono, Sahat Simanjuntak dan Hasan Irsyad. “Apakah forum rapat pleno ini setuju diajukan ke DPP?,” tanya Gatot. Sebagian menyatakan setuju dan sebagian lagi tidak.
Namun Gatot dengan cepat mengetuk palu sebagai tanda seakan-akan seluruh peserta rapat pleno setuju.  Akibatnya ada beberapa pengurus yang protes, salah satunya Sabron Djamil Pasaribu wakil ketua DPD Partai Golkar Jatim.
“PO partai sudah jelas, pengurua harian yang layak diajukan ke DPP,” guman Sabron. Pimpinan sidang dan juga disaksikan Zainudin Amali sebagai Ketua DPD PG sekaligus wakil dari DPP terlihat tidak sanggup menegakkan aturan partai.
Akibatnya, protes dari sejumlah kader itu tidak berlaku karena Gatot sudah mengetuk palu. “Sangat dipaksakan untuk masukkan Soenarjo, kelihatannya Gatot Sudjito ada deal deal khusus dengan Pak Narjo,” gerutu salah satu sumber di internal DPD.
Kekecewaan mayoritas pengurus pleno ini bukan tanpa dasar. Selain melanggar aturan partai, Keberadaan soenarjo selama menjadi wakil ketua DPRD jatim tidak terlihat manfaatnya. soenarjo juga jarang masuk kantor DPRD.
“Mau bagaimana lagi, kita tunggu saja keputusan DPP. Semoga peraturan ditegakkan,” kata Sabron. “Toh nama nama yang diajukan belum tentu semuanya dipilih, yang dipilih kan cuma satu,” cetusnya.
Disinggung apa alasan partai mengajukan kembali nama Soenarjo, Sabron mengatakan karena pengalaman sebagai wakil ketua DPRD Jatim. “Mungkin pak Narjo ini senior, jadi kita hormati dia, tapi kan belum tentu DPP setuju,” terangnya.
Sedangkan diinternal PDI Perjuangan, nama Bambang DH tidak masuk dalam nama yang diusulkan ke DPP PDI Perjuangan. Hanya dua nama yang diusulkan yakni Kusnadi (Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim) dan Suhandoyo (Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Jatim).
Dikonfirmasi mengenai hal itu Kusnadi enggan untuk menjawab dengan gamblang. ”Semuanya masih belum diputuskan. Dan ini bukan persoalan substansial yang perlu dibahas mendalam,” kata Kusnadi singkat  [cty]