Ning Ita saat membuka Rakor penanganan konflik sosial jelang Pemilu 2019. [kariyadi/bhirawa
Kota Mojokerto, Bhirawa
Pasan khusus disampaikan Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari atau yang akrab dusapa Ning Ita saat membuka Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Sosial yang digelar Bakesbangpol Kota Mojokerto. Dalam moment yang digelar Acara selama tiga hari mulai Senin hingga Rabu (28-30/1) di Hotel Raden Wijaya Convention Hall, Kota Mojokerto itu, Ning Ita berpesan jika penanganan konflik sosial harus dilakukan terpadu. Terlebih menyongsong Pemilu baik Pilpres maupun Pileg yang digelar serentak 17 April mendatang.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Anang Fahruroji menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini mengambil tema penekanan konflik sosial. ”Pandangan sosial harus dilakukan sedini mungkin dengan melibatkan seluruh warga Kota Mojokerto utamanya RT, RW, Babinsa dan Babinkamtibmas. Karena ditangan tangan beliaulah deteksi dini akan segera teratasi,” kata Anang.
Lebih lanjut, Anang menjelaskan, menjelang Pilpres dan Pileg 17 April mendatang dibutuhkan kebersamaan serta menyamakan persepsi. ”Menyamakan persepsi diperlukan agar Pilpres dan Pileg betul-betul berjalan dengan cara menjaga stabilitas daerah,” ujar Anang.
Dihadapan ratusan peserta, Ning Ita menyampaikan kegiatan ini merupakan salah satu upaya pelaksanaan UU Nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. ”Berbicara tentang konflik, bahwa ditahun politik ini tentu upaya provokatif, penyebaraan berita hoaks , saling fitnah, saling hujat, marak kita baca dan kita dengar di Medsos,” kata Ning Ita.
Dalam kesempatan ini, Ning Ita berharap kepada semua peserta yang merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Daerah agar ada upaya-upaya ditingkat grassroot, untuk mencegah agar tidak terjadi perpecahan dan konflik dalam menangani hal-hal yang bersifat provokatif, dan hoaks yang dapat memecah persatuan dan kesatuan, memecah kerukunan dan persaudaraan.
”Jangan sampai hanya karena berbeda pilihan, sesama tetangga tidak ada lagi keakuran dan keakraban. Hanya karena perbedaan calon yang diusung tidak ada lagi saling sapa,” harapnya.
Ning Ita juga berpesan, pada tahun politik semua warga Kota Mojokerto bersama-sama menjaga kerukunan dan mengantisipasi hal-hal yang mengakibatkan perpecahan. Dan salah satu upaya penting meminimalisir konflik adalah pendidikan karakter. ”Seperti diketahui bersama, efek kemajuan teknologi tidak dapat kita bendung, ada efek samping dengan meningkatnya kenakalan remaja, dimana remaja adalah aset penerus bangsa,” terangnya.
Ning Ita mengajak bersama-sama melalui sinergi untuk mendukung upaya dan pembinaan, serta pengawasan terhadap perilaku remaja di lingkungan masing-masing. Juga menambahkan kepada para orang tua yang mempunyai tugas untuk mengawasi anak-anak dari pergaulan yang memungkinan indikasi kearah penyimpangan, terutama ditahun politik.
Ning Ita menjabarkan bahwa remaja dengan pola pikir yang belum sempurna adalah target yang mudah dipecah belah, dan diarahkan menjadi kader penyebar hoaks yang justru akan memecah belah persatuan dan kesatuan.
Rapat koordinasi penanganan konflik sosial diikuti kurang lebih 900 orang, dengan peserta RT, RW, Babinsa dan Bhabinkamtibmas se Kota Mojokerto. Pada hari pertama diikuti Kec Magersari dengan Nara Sumber Prof Suko Widodo dari Unair dan Kasi Pidum Kejari Kota Mojokerto.
Hari kedua diikuti peserta dari Kec Kranggan dengan narasumber Danrem dan Kapolres Kota Mojokerto. Pada hari terakhir diikuti peserta dari Kec Prajurit Kulon dengan nara sumber Dandim dan Kepala Bakesbangpol Kota Mojokerto. [kar]
