Bangkalan, Bhirawa
Pelaksanaan pemilu legislatif yang jujur, adil dan bermartabat menjadi harapan semua pihak. Nah, untuk mewujudkannya, Pemkab Bangkalan menggelar koordinasi dan singkronisasi antar penyelenggara pemerintahan dengan aparat keamanan. Baik Polri maupun TNI.
Langkah tersebut bertujuan untuk menjaga kaamanan dan ketertiban masyarakat selama pelaksanaan pemilu legislatif. “Sinergitas ke tiga pilar pemerintah ini mempunyai peranan sangat penting dalam menjaga kondusifitas keamanan di daerah. Utamanya menjelang pelaksanaan pemilu,” tandas Bupati Bangkalan, RK Muh Makmun Ibnu Fuad dalam sambutannya pada acara gelar sinergitas tiga pilar, di Pendopo Raden Pratanu Bangkalan, kemarin (14/03).
Menurut bupati, momentum pesta demokrasi mememiliki tingkat kerawanan tersendiri. Karena rentan terjadinya gesekan di tengah masyarakat. Baik antara pasangan calon maupun antar para pendukung pasangan calon.
“Yang perlu di waspadai adalah kepenting para caleg dalam memperoleh dukungan suara. Jangan sampai hal tersebut memicu konflik di tengah-tengah masyarakat,” papar mantan anggota DPRD Bangkalan ini.
Dengan deklarasi tiga pilar ini, sambung Bupati Makmun, secara hirarki kordinasi antar pemerintah, mulai dari atas sampai ke bawah bisa terjalin dengan baik. “Jadi, perlu singkronisasi kerja antara camat, koramil dan kapolsek. Serta kerjasama antara lurah atau kepala desa dengan babinkamtibmas dibantu babinsa,” pintanya.
Sementara itu, Kapolres Bangkalan AKBP Sulistiyono berharap adanya sinergi antara pemerintah daerah dengan aparat keamanan bisa memberi manfaat positif. Salah satunya mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan pemilu secara kekeluargaan.
“Persoalan pemilu tidak berlarut-larut sampai keranah hukum. Harapannya, permasalahan pemilu bisa diselesaikan di tingkat desa ataupun tingkat kecamatan. Tidak perlu sampai ke polres,” pintanya.
Dengan adanya kerjasama yang baik antar tiga pilar, sambung Sulistyono, diharapkan bisa menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama pemilu. “Tanpa dukungan aparatur pemerintah daerah, kita selaku aparat keamanan tidak ada apa-apanya,” pungkasnya. [dit]