Sekdaprov Jatim Dr Heru Tjahjono memberikan materi dalam pembukaan seminar dalam rangka peringatan HPN di Fisip Unair, Selasa (15/1). [adit hananta/bhirawa]
Pemprov Jatim, Bhirawa
Menjelang pesta demokrasi dan politik nasional di Indonesia, pers dituntut harus mampu tampil secara berimbang, bermartabat, beretika dan menyejukkan. Utamanya dalam memberikan informasi kepada masyarakat melalui pemberitaan yang positif.
Hal tersebut disampaikan Sekdaprov Jatim Dr Heru Tjahjono saat menghadiri seminar dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2019 di Aula Fisip Kampus B Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Selasa (15/1).
Ia menegaskan pers harus mampu menyampaikan informasi bermartabat dan berimbang kepada masyarakat. Apalagi beberapa bulan mendatang, Indonesia akan menghadapi event politik nasional yakni Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg). Untuk itu, Heru menilai peran insan pers dalam memberikan informasi dan berita kepada publik dengan baik dan berimbang sangat penting. “Informasi yang diberikan kepada masyarakat haruslah bermartabat, berimbang hingga mendidik kepada masyarakat,” terangnya.
Diakuinya, keberadaan pers telah menjadi literatur pembelajaran bagi masyarakat dalam mencari sebuah kebenaran informasi. Kondisi tersebut dipermudah dengan pers yang bisa diakses secara online melalui gadget ataupun koran yang berbentuk cetak. Ia berharap, melalui diskusi yang diselenggarakan pada rangkaian HPN ini dapat mewujudkan sebuah pembelajaran. Sehingga dapat mewujudkan pers yang bermartabat. Pers juga dituntut mampu mengatasi dan melawan berita-berita bohong atau hoaks.
“Berita bohong atau hoaks adalah berita yang salah dan tidak betul. Dan itu harus kita lawan. Itu semua adalah tanggung jawab kita bersama baik pemerintah, pers hingga PWI guna memberikan pembelajaran dengan memberikan informasi kepada masyarakat,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pers Nasional Yosep Stanley Adi Prasetyo dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa pemilu yang serentak menyebabkan orang lebih fokus ke pilpres. Menurutnya, seperti saat ini, orang kurang perhatian pada pemilukada di DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD RI.
“Di sisi lain calon kepala daerah menyosialisasikan dirinya sendiri secara mandiri karena tidak ada anggaran dari negara. Di sini pers juga punya tugas menyosialisasikan pemilukada ke masyarakat. Pers boleh membagi atau publikasi rekam jejak dan profil masing-masing calon kepala daerah. Hal ini agar calon kepala daerah lebih dikenal masyarakat,” jelasnya.
Menambahkan pernyataan Yosep, Ketua Pusat Informasi dan Humas Unair Dr Suko Widodo mengatakan, di Indonesia ini terdapat pemilu yang paling rumit di dunia. Memilih lima kali sekaligus dalam satu waktu. Dalam pemilukada, imbuhnya, sebagian besar calon pemilih tidak tahu siapa yang akan mereka pilih nantinya.
“Saya khawatir pemilu ini hanya seremoni tanpa substansi. Di lain sisi, di media sosial banyak beredar pasangan presiden dan wakilnya Nurhadi-Aldo (Dildo). Saya kira munculnya meme-meme ini adalah solusi di tengah situasi politik yang memanas,” tandasnya. [tam]
