Paslon Bupati Malang yang maju di Pilkada Kabupaten Malang 2020 saat mengucapkan ikrar Jaga Pemilu Sehat dan Jurdil, yang digelar bawaslu Kab Malang, di salah satu hotel Kota Malang.(cahyono/Bhirawa)
Sehari menjelang tahapan kampanye para Pasangan Calon (Paslon) Bupati Malang dan Wakil Buoati Malang yang maju di Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang 2020, yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang, pada Sabtu (26/9).
Hal ini membuat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Malang menggelar Sosialisasi Pengawasan Tahapan Pemilihan Seretan Lanjutan Bupati Malang dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020, Serta Deklarasi dan Penandatanganan Pakta Integritas Bersama “Jaga Pemilu Sehat dan Jurdil, di salah satu hotel berbintang, Kota Malang.
Ketua Bawaslu Kabupaten Malang, Muhamad Wahyudi, Jumat (25/9), seusai membuka secara langsung kegiatan Sosialisasi Serta Deklarasi dan Penandatanganan Fakta Integritas Bersama, di salah satu hotel di Kota Malang menyampaikan, kegiatan yang kita gelar ini, yakni untuk menjalankan Peraturan Bawaslu Republik Indonesia (RI) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan, Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease (Covid-19).
Karena, kata dia, besok hari Sabtu (26/9), KPU Kabupaten Malang telah menjalankan tahapan kampanye bagi Paslon Bupati Malang dan Wakil Bupati Malang. Sehingga untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan kampanye nanti, maka Bawaslu menggelar Sosialisasi Pengawasan Tahapan Pemilihan Seretan Lanjutan Bupati Malang dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020, Serta Deklarasi dan Penandatanganan Pakta Integritas Bersama “Jaga Pemilu Sehat dan Jurdil”.
“Ini bertujuan untuk mengawasi jalannya kampanye yang digelar masing-masing paslon. Dan jika nanti dalam kampanye ada paslon yang melanggar aturan, terutama melanggar Protokol Kesehatan Covid-19, maka akan kita berikan sanksi sesuai dengan aturan,” tutur Wahyudi.
Selain itu, tegas dia, pihaknya juga menggelar Deklarasi dan Penandatanganan Fakta Integritas Bersama “Jaga Pemilu Sehat dan Jurdil, yang diikuti ketiga paslon, yakni Paslon Nomor 1 HM Sanusi-Didik Gatot Subroto, Paslon Nomor 2 Lathifah Shohib-Didik Budi Muljono, dan perwakilan Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Heri Cahyono, Gunadi Handoko, KPU, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), partai politik (Parpol), dan Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Malang. Namun, sebelum Penandatanganan Fakta Integritas Bersama, para paslon ikrar terlebih dahulu untuk menyepakati Jaga Pemilu Sehat dan Jurdil, serta jaga kedamaian pelaksanaan Pilkada Kabupaten Malang 2020.
Dengan menyepakati Jaga Pemilu Sehat dan Jurdil, kata Wahyudi, maka diharapkan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Malang akan berjalan lancar, damai, dan aman. Apalagi, dalam pelaksanaan Pilkada kali ini di masa Pandemi Covid-19.
“Kami berharap semua masyarakat Kabupaten Malang harus menjaga kedamaian, serta harus tetap menerapkan protokol kesehatan, baik itu saat pelaksanaan kampanye maupun saat pelaksanaan pencoblosan paslon, pada 9 Desember 2020 mendatang,” tandasnya.
Ditempat yang sama, Kapolres Malang AKBP Hendri Umar mengatakan, dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Malang 2020, yang harus diwaspadai adalah para botoh atau judi pilkada, yang menanwarkan uang kepada pemilih agar mencoblos paslon yang dikehendaki. Sedangkan di Kabupaten Malang terdapat 1.891.212 orang pemilih, yang inciannya laki-laki 941.746 orang, wanita 949.466 orang. “Dalam Pilkada Kabupaten Malang, Polri/TNI mengedepankan keselematan masyarakat diatas segala-galanya,” tegasnya.
Hal yang sama juga disampaikan, Komandan Kodim 0818 Kabupaten Malang/Kota Malang Letkol (Inf) Yusub Dody Sandra, bahwa untuk mengamankan Pilkada Kabupaten Malang, serta Jaga Pemilu Sehat dan Jurdil, dan jaga kedamaian, maka harus ada sinergisitas TNI/Polri, Pemerintah Daerah, Forkompida, serta semua elemen masyarakat Kabupaten Malang.
“Dalam sebuah Pilkada yang harus diwaspadai selain judi pilkada atau politik uang, hal ini juga pemberitaan hoax, kampanye hitam atau black campaign, dan penyebaran isu politik identitas dan sara,” tegasnya.(cyn)
