Pertigaan Ploso di utara Brantas, titik di mana di kabarkan akan di bangunnya Jembatan Ploso baru, Senin (19/03). [Arif Yulianto/ Bhirawa]
Jombang, Bhirawa
Rencana akan di bangunnya jembatan Ploso baru hingga kini masih belum ada kejelasan kapan akan dikerjakan. Saat ini, informasi yang diperoleh koran ini, wacana akan di bangunnya jembatan baru Ploso yang berada di sebelah timur jembatan lama, ternyata masih bersifat usulan kepada pemerintah pusat.
al itu di ketahui saat wartawan koran ini mengkonfirmasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jombang, Senin (19/03). Seperti di sampaikan Kepala Bidang (Kabid) Tata Ruang dan Prasarana Wilayah, Bappeda Kabupaten Jombang, Budi Winarno lewat sambungan Telepon Seluler (Ponsel), rencana pembangunan Jembatan Ploso baru masih bersifat usulan.
“Masih diusulkan lagi ke Kementrian PUPR, jadi tetap menjadi usulan dan ini kayaknya juga akan di lakukan studi kelayakan dengan Bina Marga provinsi (Jawa Timur),” jawab Budi Winarno via Ponselnya.
Di tanya lebih lanjut soal ‘progress’ pembebasan lahan sebelah utara Sungai Brantas, Budi menjawab hal itu akan tetap di lakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim). Ia pun mengatakan, proses pembebasan lahan sisi utara belum selesai hingga hari ini.
“Oh tetap, akan di lanjutkan provinsi lagi. Belum (selesai pembebasan lahan utara). Kalau berapa bidang yang belum selesai, ‘njenengan’ koordinasi dengan PUPR, kalau terkait dengan jumlah bidangnya,” tambah Budi.
Budi juga belum bisa memastikan, dengan sifat masih di usulkan, rencana pembangunan jembatan baru Ploso itu apakah nantinya bisa batal ataupun tidak.
“Wah ini saya yang ndak tahu, artinya itu kan jadi pekerjaaan Balai Besar, keputusan kan ada di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional,” terangnya.
Masih menurut Budi, soal anggaran rencana pembangunan jembatan ini, menurut yang ia tahu sudah pernah di anggarkan dari pemerintah pusat. Namun sifat penganggarannya sepotong-sepotong. Ia menilai, dengan model penganggaran seperti itu, kurang ideal untuk proses pembangunan.
“Kalau dianggarkan sih sebenarnya sudah, cuma kan anggarannya Rp 10 Milyar atau Rp 15 Milyar. Kalau semacam itu kan kurang baik, karena kan ‘ndak’ mungkin ‘Abutment’ selesai terus kotrak lagi, kalau seperti itu kan secara kualitas ‘ndak’ bagus,” paparnya.
Harapan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, lanjut Budi, model penganggaran pembangunan jembatan tersebut bisa utuh satu jembatan. Dalam hal ini, ia menjelaskan untuk rencana pembangunan ini Pemkab Jombang memang tidak di bebani anggaran pendukung.
“Ndak, itu murni anggaran dari provinsi dan pemerintah pusat” sambungnya.
Sementara itu, Kabid Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jombang, Setiawan saat di konfirmasi terkait berapa jumlah bidang di utara Brantas yang belum selesai hanya menjawab untuk ‘progress’ saat ini dalam penanganan Pemprov Jatim.
“Sekarang sudah di tangani provinsi mas, tanggung jawab kabupaten sudah tuntas,” singkat Setiawan lewat pesan What’s App (WA) Ponselnya, Senin sore (19/03).(rif)
