Jembatan Suramadu Tak Dapat Tingkatkan Perekonomian Madura

Jembatan Suramadu

DPRD Jatim, Bhirawa
Anggota DPRD Jatim dari dapil XI Wilayah Madura berharap agar pemerintah pusat membuat terobosan kebijakan untuk menurunkan angka kemiskinan di wilayah Madura.
Selain itu, Pemprov Jatim dan Pemerintah Pusat seharusnya mendukung penuh ketersediaan industrinisasi dan pendidikan di Madura. Mengingat selama ini, angka kemiskinan di Madura cenderung tinggi karena kurangnya lapangan kerja.
Anggota Komisi A DPRD Jatim, H Hisan menegaskan masih tingginya angka kemiskinan di Pulau Madura, kemudian tingginya angka putus sekolah, minimnya lapangan kerja serta minimnya berdirinya industri di Madura.
Hal ini diperparah lagi dengan keberadaan jembatan suramadu yang hanya sekedar untuk menunjang transportasi saja, tanpa diimbangi dengan peningkatan perekonomian di masyarakat.
“Harapan saya agar pemerintah pusat bisa mengurangi angka kemiskinan, khususnya di Madura. Lapangan kerja di buka agar penduduknya tidak mencari pekerjaan di luar, subsidi terhadap dunia pendidikan serta berdirinya pabrik-pabrik,” katanya saat ditemui pada acara Reses di Sampang, Minggu (8/10).
Dia menjelaskan, meski sudah dibangun jembatan Suramadu, tidak ada tanda-tanda ekonomi Madura membaik. Karena itu, pemerintah pusat melalui Badan Penyelenggara Wilayah Suramadu (BPWS) yang memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan disekitar Suramadu harus bergerak aktif untuk menjalankan potensi ekonomi di Madura.
“Tapi kenyataannya setelah 8 tahun beroperasi belum ada tanda-tanda Madura bisa bergejolak ekonomi masyarakatnya. Sebaliknya, Madura masih tetap seperti dahulu kalah,” katanya.
Selama ini, kata Hisan, keberadaan BPWS dinilai tidak optimal dalam mengembangkan kawasan Suramadu. Buktinya, industrialisasi di wilayah tersebut belum berjalan optimal, karena tidak ada pengembangan wilayah yang signifikan.
“Kalau industrialisasi masuk maka akan menyerap lapangan kerja di Madura. Sehingga kemiskinan bisa ditekan. Disatu sisi kultur di Madura, ketika mereka berhasil maka meski keluar dari Madura. Inilah membuat Pulau Madura tidak bisa berkembang,” pungkasnya.
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, Gubernur Jatim, Soekarwo menyampaikan, kalau sebagian besar kemiskinan di Jatim terjadi di wilayah Madura. Bahkan ia menyebutkan ada empat kabupaten di Madura yang masuk kategori kabupaten miskin di Jatim.
“Di Sampang itu mencapai 24%, setelah itu ada Bangkalan, Sumenep, dan Pamekasan. Kalau di daratan ada Probolinggo,” katanya. [cty]

Tags: