Jembatan Timbang di Jatim Diharapkan Aktif Semua

Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak dan Ketua DPRD Jatim, Kusnadi

DPRD Pastikan Menhub Setuju
Surabaya, Bhirawa
Agenda road show Gubernur dan Pimpinan DPRD Jatim ke sejumlah kementerian di Jakarta terkait impelementasi Peraturan Presiden 80/2019 tentang Perpres No.80/2019 tentang percepatan pembangunan kawasan Gerbangkertasusila, kawasan Bromo Tengger Semeru, Selingkar Wilis dan lintas selatan berdampak positif.
Sebab dalam agenda juga dibahas terkait peralihan kewenangan Jembatan Timbang dari provinsi ke pemerintah pusat seperti yang diatur dalam UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak mengatakan sudah mengungkapkan hal itu ketika pertemuan di bersama Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan, Jumat (17/1). Kebetulan dalam pertemuan itu hadir juga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi serta Menteri Pariwisata, Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala BKPM. Dari Pemprov Jatim selain rombongan Gubernur juga ada Ketua DPRD Jatim, Kusnadi.
“Di hadapan Pak Menhub, kami menyampaikan permohonan supaya jembatan timbang itu dikembalikan kepada daerah. Karena hampir semua jembatan timbang sekarang ini dalam posisi mangkrak dan tidak terurus,” terang Sahat, ditemui di kantornya, Selasa (21/1).
Tidak disangka, Menteri Perhubungan langsung merespon positif usulan tersebut. Meski awalnya Kemenhub berencana menggandeng pengelolaan jembatan timbang dengan pihak ketiga semacam outsourcing swasta. Namun hal ini terbantahkan karena Pemprov Jatim sendiri juga siap secara SDM dan keahlian. “Dalam pertemuan itu menteri perhubungan menyampaikan kesanggupannya akan mengembalikan jembatan timbang kepada daerah,” kata Sahat .
Sementara itu menanggapi peralihan kewenangan jembatan timbang dari provinsi ke pemerintah pusat Plt Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Jatim, Fattah Jasin menyatakan ada pembahasan perihal ini.
Merujuk pada aturan dalam UU No 23/2014 terkait Jembatan Timbang yang ditarik Pemerintah pusat. Fattah menilai dari jumlah keseluruhan JT di Jatim yang ada 20, sebagian besar JT di Jatim tidak difungsikan dengan baik.
“Jembatan Timbang yang belum beroperasi dan tidak dikelola dengan baik ini menimbulkan dampak, diantaranya jalan rusak. Kami pun usul ke Pak Menhub (Menteri Perhubungan) untuk segera dilakukan pengaktifan dari 20 JT yang ada di Jatim,” kata Fattah Jasin dikonfirmasi Bhirawa, Selasa (21/1).
Dari 20 JT yang ada di Jatim, Fattah menjelaskan, tahun pertama dibuka tiga JT dan seterusnya. Bahkan sampai sekarang baru 10 JT yang dibuka. Padahal wilayah Jatim luas dan masih ada 10 JT yang belum beroperasi.
Pihaknya pun sempat bertanya alasan belum optimalnya pengoperasian JT yang dikelola pusat. Alasannya, sambung Fattah, terkait keterbatasan personel. Selanjutnya pihaknya bersurat dan meminta agar pengelolaan JT ini diserahkan kepada daerah maupun Provinsi. Sehingga nantinya ada pendelegasian terkait hal itu.
“Nantinya akan ada tugas dekonsentrasi. Jadi, Menteri menyerahkan kewenangan pengelolaan ke Gubenur. Tapi tetap aslinya dari pusat,” tegas Fattah.
Fattah yang juga selaku Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Barkorwil) Pamekasan menambahkan, meski kewenangan pengelolaan JT diserahkan ke Gubernur. Tetapi untuk biaya dan pendanaan tetap bersumber dari pusat. “Terkait biaya, kalau provinsi yang menyelenggarakan, ya biayanya tetap dari pusat,” pungkasnya. [geh,bed]

20 Jembatan Timbang di Jatim
1. Widodaren
2. Baureno
3. Widang
4. Lamongan
5. Socah
6. Trosobo
7. Jrengik
8. Guyangan
9. Pojok
10. Mojoagung
11. Talun
12. Trowulan
13. Singosari
14. Klakah
15. Rambigundam
16. Kali Barumanis
17. Rejoso
18. Sedarum
19. Besung
20. Watudodol

Tags: