Jer Basuki, 76 Tahun Jatim

Pemerintah propinsi Jawa Timur telah berusia 76 tahun dengan kepemimpinan anak bangsa pasca kolonialisme. Jargon propinsi Jawa Timur Jer basuki, masih menjadi cita-cita bersama yang harus gigih diupayakan. Walau tidak mudah, karena berhadapan dengan tantangan zaman era teknologi 4.0. Juga tantangan bonus demografi yang menuntut inovasi ketahanan pangan, dan hilirisasi hasil sumberdaya alam. Serta percepatan kinerja pemerintah daerah sesuai prinsip Online Single Submission (OSS) yang menjamin transparansi.

Diyakini, Jer Basuki bisa terwujud dengan bekal kesuburan alam yang melimpah di darat, di permukaan laut, dan di dalam bawah laut. Hanya dibutuhkan kepemimpinan yang kuat, blusukan membaca realita. Bukan kepemimpinan berdasar teori, dan jebakan rutinitas protokoler. Kebiasaan blusukan sudah dilakukan gubernur Jawa Timur pertama, Raden Mas Soerjo. Sampai menjadi korban keganasan gerombolan ekstrem kiri (PKI, tahun 1948). Jasadnya ditemukan di hutan desa Kedunggalar, Ngawi.

Hari pertama RM Soerjo memasuki kantor gubernur (12 Oktober 1945), belum ada APBD. Simpanan uang hasil pajak sebagai kas daerah pun belum ada. Gaji gubernur beserta seluruh staf, dihitung bukan dengan sepantasnya, melanikan “asal ada,” dalam standar hidup susah. Sedangkan biaya kegiatan program pemprop harus diambil dari kekayaan pribadi para aktifis, terutama dari kantong pribadi gubernur. Belum ada anggaran belanja pegawai. Lebih lagi alokasi untuk tunjangan kinerja. Juga belum terdapat alokasi belanja barang dan jasa.

Kini, setelah berselang 76 tahun, Jawa Timur telah memiliki APBD dengan kekuatan sebesar Rp 35,896 trilyun. Terasa benar terdampak pandemi, sehingga Perubahan APBD 2021 akan mengalami defisit sebesar Rp 3,651 trilyun. Defisit terbesar selama satuu dekade. Walau biasanya selalu bisa ditutup dengan berbagai penghematan, dan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya. Bahkan setelah pandemi APBD Jawa Timur bisa “dipompa” sampai melambung.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur masih bisa dinaikkan, antara lain dengan pemberlakuan sistem OSS (Online Single Submission) yang menjamin transparansi. Terutama Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), yang selama ini menjadi tulang punggung penhasilan daerah. Begitu pula berbagai retribusi, seyogianya bisa dilakukan secara bank-able, masuk ke rekening kas daerah.

Pemprop Jawa Timur juga memiliki belasan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), serta “anak dan cucu” BUMD dengan berbagai ragam core usaha. Mulai usaha urusan jaminan kredit, Bank UMKM sampai usaha property, bank umum, hingga usaha minyak dan gas bumi. Tetapi belum tercatat keuntungan memadai menyokong PAD. Padahal pemprop telah menyertakan modal besar, dengan asset bernilai ratusan milyar. BUMD yang masih tergolong “tertinggal,” seyogianya dilakukan audit dan revitalisasi seksama.
.
Rakyat Jawa timur tergolong pekerja keras, dan neriman (ikhlas bekerja walau penghasilan tidak cukup memadai). Sehingga harus di-iringi kepemimpinan yang kuat, dan inovatif. Terutama berkait fungsi sebagai penyangga pangan nasional. Kesuburan alam menjadikan hasil panen (dan produk) melimpah. Namun sering diguncang kemahalan harga, karena kelangkaan bahan kebutuhan. Misalnya terjadi pada jagung. Sering pula diguncang harga ikan, dan daging mahal.

Jer Basuki Mawa Bea yang dijadikan motto Jawa Timur, harus tetap dikumandangkan. Pada usia ke-76, Jawa Timur sudah nampak makmur. Tetapi bukan berarti pemerintah propinsi telah berprestasi luar biasa. Melainkan rakyat Jawa Timur yang berprestasi dalam berbagai kinerja pertanian, perkebunan, peternakan dan nelayan serta perdagangan. Masih banyak kebutuhan masyarakat (yang di-amanat-kan UUD dan Undang-Undang) yang menjadi “utang” pemerintah.

——— 000 ———

Rate this article!
Tags: