Hari ini (Senin, 12 Oktober 2015), pemerintah propinsi Jawa Timur telah berusia 70 tahun. Tanggal saat itu merupakan hari pertama saat Raden Mas Tumenggung Soerjo menjalankan tugas sebagai Gubernur Jatim yang pertama. Tugas yang sangat berat, karena kemerdekaan RI baru berusia 56 hari. Sebab, walau Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaan, tetapi kedaulatan pemerintah RI belum terwujud. Apalagi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), belum terpikirkan.
Bahkan Gubernur harus memimpin perang melawan tentara Sekutu yang baru memenangi Perang Dunia kedua. Secara gagah berani gubernur RMT Soerjo, menentang pelucutan senjata yang diminta tentara Sekutu. Keberanian gubernur Suryo, merupakan strategi politik sangat vital. Yang disanggupi oleh gubernur hanya gencatan senjata, bukan menyerahkan senjata kepada tentara Sekutu yang diboncengi NICA (tentara Belanda).
Tapi boleh jadi sudah menjadi takdir, bahwa pejuang di Surabaya terprovokasi oleh tentara NICA (dengan perilaku superioritas). Peristiwa penembakan Mallaby (tentara Inggris), menjadi pemicu ke-geram-an Sekutu. Karena gubernur menolak pelucutan senjata, maka terjadilah peristiwa perang revolusi, 10 November 1945. Surabaya di-bombardir tentara Sekutu. Rakyat mengungsi. Sedangkan tentara rakyat (bersenjata seadanya) memilih ber-gerilya.
Situasi yang dihadapi gubernur Suryo, benar-benar sangat sulit. Selama tahun 1945-1949, seluruh masyarakat Jawa Timur harus berjuang hidup-mati mengukuhkan kemerdekaan. Saat itu, masih pula direpotkan pemberontakan PKI di Madiun, 1948. Termasuk gubernur RMT Soerjo, gugur dibunuh massa PKI di desa Kedunggalar, kabupaten Ngawi. Jasadnya ditemukan di hutan. Dan masyarakat Surabaya (dan sekitar) belum seluruhnya pulang dari pengungsian.
Ketika dibentuk pemerintahan propinsi Jawa Timur, belum ada APBD. Simpanan uang hasil pajak sebagai kas daerah pun belum ada. Tetapi gedung pemerintahan propinsi sudah dimiliki. Yakni, kantor gubernur (grahadi). Begitu pula beberapa mobil dinas bekas-pakai gubernur zaman penjajah masih bisa dimanfaatkan. Untuk mengisi BBM, dikoordinasi dengan perusahaan minyak dan gas milik pemerintah. Gaji gubernur beserta seluruh staf, dihitung bukan dengan sepantasnya, melanikan secara pantes-pantesan, asal ada, dalam standar hidup susah.
Gedung, sarana komunikasi dan transportasi ini sangat penting untuk menggerakkan roda pemerintahan pada zaman awal kemerdekaan. Sedangkan segala keperluan untuk membiayai kegiatan program pemerintah propinsi harus diambil dari kekayaan pribadi para aktifis, terutama dari kantong pribadi gubernur. Belum ada anggaran belanja pegawai, apalagi alokasi untuk belanja modal maupun belanja barang.
Berlalu 70 tahun, saat ini, bersyukur keadaan saat ini telah jauh berbeda. APBD Jawa Timur kini senilai Rp 25-an trilyun (per-angka-an P-APBD 2015). Dan pegawai-nya pun konon, memiliki penghasilan cukup memadai. Tergolong tinggi di tataran PNS tingkat propinsi se-Indonesia. Dengan keadaan yang lebih makmur ini diharapkan, seluruh pegawai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) bisa bekerja professional. Kesulitan (ekonomi tahun ini) masih jauh lebih baik dibanding 70 tahun lalu.
Jer Basuki Mawa Bea (kesejahteraan mestilah diperjuangkan dengan pengorbanan) yang dijadikan motto Jawa Timur, harus terus dikumandangkan. Pada usia ke-70, Jawa Timur memang sudah nampak makmur. Tetapi hal itu bukan berarti pemerintah propinsi telah berprestasi. Melainkan rakyat Jawa Timur yang berprestasi dalam berbagai kerja pertanian, perkebunan, peternakan dan nelayan serta perdagangan.
Saat ini kinerja masyarakat (dalam PDRB, Produk Domestik Regional Bruto) sudah senilai Rp 400-an trilyun. Tetapi masih banyak hak kebutuhan dasar masyarakat, harus diperjuangkan. Hak layanan kesehatan, pendidikan, dan lingkungan yang sehat, belum sepenuhnya disediakan oleh pemerintah. Serta lebih dari 5 juta warga Jawa Timur yang tergolong paling miskin, harus “dipelihara” oleh negara (pemerintah propinsi).
——— 000 ———-
