Pedagang di Puspa Agro
Surabaya, Bhirawa
Usulan Komis C DPRD Jatim agar Pusat Pasar Agrobisnis (Puspa Agro) diubah menjadi BUMD mendapat sambutan positif dari Direktur Jatim Graha Utama (JGU) yang selama ini mengelola pasar agrobis di Jemundo Sidoarjo itu.
Dirut JGU, Erlangga Satriagung ditemui di DPRD Jatim, menjelaskan selama ini kesulitan yang dihadapi JGU karena menanggung sebuah misi sehingga untuk meraih PAD tinggi sangat kesulitan. Namun ada beberapa hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu agar semua itu bisa terwujud. Selama ini, Puspa Agro mendapat dua tugas yang bertolak belakang. Sebagai penyumbang PAD tapi juga harus mengemban misi sosial menyejahterakan petani.
Sebagai pengemban misi sosial Puspa Agro membeli langsung jemput bola ke petani. Harga yang ditawarkan Puspa Agro jauh di bawah harga pasaran ataupun harga tengkulak. Setelah itu, Puspa Agro memasarkannya juga lebih murah dari harga umum. “Karena misi sosial ini keuntungan yang didapat hanya sekira 5%. Jika dari ilmu bisnis ini jelas keliru. Tapi gubernur memang memerintahkan seperti itu. Konsekuensinya kemudian adalah, sumbangan PAD kita memang kecil,” ungkap Erlangga.
Namun demikian, lanjut Erlangga, konsep Puspa Agro yang langsung mengurusi persoalan dari hulu sampai hilir inilah yang malah membuat Bank Indonesia menyatakan ketertarikannya, sehingga konsep ini akan diadopsi untuk ditularkan ke daerah-daerah lain. “Puspa Agro siap saja kalau mau BUMD atau bahkan BUMN. Namun sebaiknya ya perlu penegasan dulu, fungsi kita sebagai pengemban misi sosial atau profit. Jika misi sosial, ya jangan berharap sumbangan PAD yang besar,” tegas dia.
Seperti diketahui, Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim, Renville Antonio mengatakan di tengah kenaikan harga komoditas cabai yang tinggi beberapa waktu lalu, Puspa Agro harus menjadi pusat informasi dan pusat untuk pengendalian harga-harga komoditas yang ada saat ini. “Saat hearing dengan pihak Puspa Agro beberapa waktu lalu, sudah disepakati adanya menjadikan Puspa Agro sebagai rujukan untuk pengendalian harga-harga komoditas,” kata Renville.
Ditambahkan, Komisi C berharap peran Puspa Agro bisa menjadi salah satu pengendali harga komoditas pangan di Jatim harus didukung penuh. Puspa Agro milik Pemprov Jatim dan tentunya pemerintah harus hadir dalam pengendalian komoditas pangan.
Jika nantinya peran ini bisa jalan dan maksimal, tentunya tak menutup kemungkinan Puspa Agro akan menjadi BUMD pangan milik Pemprov. “Kalau sekarang masih anak perusahaan BUMD. Tentunya kalau ada suntikan dukungan dari beberapa kalangan misalnya dari Bank Indonesia tentunya bisa di dorong untuk menjadi BUMD,” katanya. [jnr]
