Ketua PWNU Jatim, KH Hasan Mutawakkil Alallah Memimpin Apel Hari Santri Nasional. [wap]
Probolinggo, Bhirawa
Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) tegas menolak rencana penerapan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) RI Nomor 23 tahun 2017, tentang kebijakan lima hari sekolah. Bahkan ada wacana warga NU akan mengepung Istana jika terus dilaksanakan.
Ketua PWNU Jatim KH. Hasan Mutawakkil Allallah, Senin (14/8) mengingatkan agar pemerintah pusat untuk tidak mengabaikan penolakan tersebut. Ia menambahkan jika aksi penolakan di sejumlah daerah selama ini diabaikan, maka bukan tidak mungkin warga nahdliyin dan pesantren turun ke jalan melakukan aksi.
“Kami akan koordinasikan dengan PBNU bila diperlukan untuk menggelar aksi di Istana Negara dan secara serentak se-Indonesia, jadi kami harap kebijakan itu dicabut sebelum nahdliyin mengepung istana,” kata Kiai Mutawakkil.
PWNU menurutnya, sudah meneruskan surat edaran penolakan dari PBNU kepada seluruh Pengurus Cabang (PC), Majelis Wakil Cabang (MWC) serta simpatisan secara masif dalam berbagai kesempatan.
Saat ini, seluruh pengurus NU di desa hingga perkotaan sudah diminta membentangkan spanduk penolakan sebagai bentuk protes dari kebijakan Menteri Muhajir Efendi tersebut. “Kebijakan ini merusak dan membunuh proses pendidikan di Madrasah Diniyah (Sekolah Keagamaan_red) yang telah berlangsung lama.
Padahal sistem pendidikan ini terbukti telah mampu membentuk karakter peserta didik dalam pembenahan moral dan akhlaq,” terang pengasuh Ponpes Zainul Hasan Genggong Pajarakan Probolinggo ini.
Lebih lanjut dikatakannya kami menolak kebijakan pemerintah program sekolah lima hari atau full day schools. Pihaknya siap melakukan aksi penolakan di jakarta bila aspirasinya tidak didengarkan. “Ulama NU siap turun ke jalan di Jakarta. Insya Allah lebih besar dari aksi 212. Itu pun jika aspirasi ini tidak ada tindak lanjut,” katanya.
Untuk itu, dia meminta Presiden Joko Widodo untuk meninjau ulang kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.
Dirinya sudah mengintruksikan kepada pengurus di ponpesnya memasang spanduk dan baliho menolak kebijakan tersebut. “Seluruh pengasuh ponpes, pengelola madrah dan warga NU supaya ikut menolak kebijakan tersebut. Ini akan mematikan madrasah diniyah. Tolong ketentraman yang sudah kondusif jangan diganggu dengan kebijakan menteri yang memicu polemik,” tambahnya. [wap]
