Jika Ingin Menang dan Jadi Partai Besar, Golkar Tak Boleh Lupakan NU

Surabaya, Bhirawa
Partai Golkar berjanji akan menggandeng NU untuk memenangi Pemilu tahun 2019. Keinginan tersebut bahkan direalisasikan langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Setya Novanto dengan silaturrahim ke PWNU Jatim yang menjadi basis warna nahdliyin di Indonesia.
“Di Jatim saya silaturrahim dan mohon doa reatu PWNU Jatim agar Partai Golkar dalam menghadapi Pemilu 2019 maupun Pilkada bisa menang. Kami sadar 70 persen kader Partai Golkar adalah warga NU, ” ujar Setya Novanto didampingi ketua Bapilu Regional I, Nusron Wahid, Sabtu (25/6).
Mantan Ketua DPR RI itu menjelaskan bahwa partai Golkar dalam mengusung calon kepala daerah di Jatim juga akan meminta masukan dari NU dan survei sebelum direkomendasi untuk dicalonkan.  Alasannya, Jatim adalah barometer politik nasional sehingga tak boleh gegabah dan beda dengan keinginan warga NU.
“Untuk calon gubernur Jatim, memang paling banyak dibicarakan adalah Gus Ipul tapi dieksternal Partai Golkar ada banyak nama, begitu juga diinternal partai. Makanya nama-nama tersebut akan kami survei terlebih dulu,” beber Setya Novanto.
Sementara Ketua Tanfidziyah PWNU Jatim, KH Hasan Mutawakkil Alallah membenarkan jika kader NU banyak yang masuk menjadi anggota Partai Golkar. Bahkan anggota legislatif Partai berlambanh pohon beringin itu 60-70 persen merupakan warga nahdliyin.
“Hubungan yang sudah baik ini perlu dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Warga NU terbanyak ada di PKB, setelah itu adalah Partai Golkar,” ungkap pemangku Ponpes Zainul Hasan Genggong Probolinggo didampingi Ketua PBNU, Saifullah Yusuf yang juga menjabat Wagub Jatim.
Terpisah, mantan ketua PBNU, KH Hasyim Muzadi juga meminta Partai Golkar supaya jangan jauh-jauh dari NU kalau ingin terus menjadi partai terbesar di Indonesia. “Tapi kalau sudah dekat dengan NU, jangan diambil semuanya sebab NU itu milik semua partai. Pokoknya di NU itu tergantung amal soleh, kalau amal soleh banyak ya akan didukung warga NU,” kelakar Kiai Hasyim.
Ia juga menghimbau agar Partai Golkar ikut mensejahterahkan rakyat Indonesia. Pasalnya, sudah 70 lebih Indonesia merdeka bahkan berganti presiden dan sistem namun masyarakat masih belum bisa terpuaskan.
“Di era Soekarno, politik jadi panglima belum bisa memuaskan rakyat. Begitu juga era Soeharto dimana ekonomi menjadi panglima juga belum bisa. Dan sekarang era Jokowi yang menjadikan hukum sebagai panglima sudah sepatutnya didukung supaya kesejahteraan yang dicita-citakan masyarakat bisa tercapai,” pungkas kiai Hasyim. [cty]