Jika Musda Demokrat Jatim Ditunda, Pengamat Sebut Bakal Muncul Isu Kontraproduktif

Foto: ilustrasi

Surabaya, Bhirawa
Kabar penundaan jadwal Musyawarah Daerah (Musda) ke VI Partai Demokrat Jawa Timur nampaknya cukup mengagetkan publik. Terlebih, sejumlah DPC PD kabupaten/kota sudah mulai berani menyatakan dukungan terhadap bakal calon yang digadang-gadang memimpin Partai Demokrat Jatim lima tahun ke depan.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Dr Suko Widodo menyatakan bahwa penundaan secara tiba-tiba Musda Partai Demokrat Jatim itu merupakan keputusan yang kurang tepat. Mengingat, saat inilah momentum yang baik karena demokrat tengah menjadi perhatian publik sejak munculnya dugaan adanya gerakan kudeta terhadap kepemimpnan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dimotori orang dekat istana kepresidenan.
“Menurut saya justru sekarang ini momentum yang tepat untuk menggelar Musda. Sebaliknya, kalau ditunda saya khawatir justru muncul isu kontrapoduktif dan Musda tidak berjalan secara alamiah,” kata Suko Widodo saat dikonfirmasi Minggu (14/2/2021).
Ditegaskan Suko sapaan akrabnya, proses alami dalam iklim demokrasi adalah pemimpin itu lahir dari bawah (bottom up) atau sesuai pilihan warga (DPC) dan tidak ada rekayasa top down (penunjukan dari atas).
“Tokoh muda Partai Demokrat yang banyak dibicarakan yakni Bayu Airlangga saya kira layak memimpin Demokrat Jatim, termasuk Emil Dardak. Soal siapa yang dipilih, itu serahkan warga demokrat karena pilihannya bebas,” terang akademisi murah senyum ini.
Pertimbangan lainnya, lanjut Suko pemilu 2024 sudah cukup dekat sehingga perlu dipersiapkan dengan baik agar Partai Demokrat bisa kembali berjaya baik di tingkat Jawa Timur maupun nasional.
“Mempertahankan kemenangan itu lebih berat daripada meraih kemenangan. Peluang Demokrat berjaya kembali saya kira cukup besar,” imbuhnya.
Soal adanya dukungan terhadap Bayu Airlangga oleh 29 DPC Partai Demokrat se Jatim, Suko mengatakan surat-surat dukungan tersebut menunjukkan di Demokrat muncul iklim demokrasi. “Tak ada rekayasa apapun dan perintah dari DPP,” jelasnya.
Sekedar diketahui, paska muncul dukungan 29 DPC Partai Demokrat kabupaten/kota di Jatim kepada Bayu Airlangga (sekretaris DPD PD Jatim), tiba-tiba Bendahara Umum DPP PD memutuskan jadwal Musda VI PD Jatim ditunda pada akhir tahun 2021 mendatang , dan secara fungsi atau kewenangan terkait musda bukan tupoksi bendahara umum yang memutuskan.
Diantara pertimbangan penundaan Musda itu adalah DPP partai berlambang Segitiga Mercy banyak kegiatan yang perlu diprioritaskan dan urgent seperti banyak bencana di berbagai daerah, sehingga kemungkinan diundur pada September 2021 atau bersamaan dengan ultah partai. [geh]

Tags: