Jinakkan Demonstran, Bupati Sumenep Ajak Makan Nasi Bungkus di Emperan Pemda

Bupati Sumenep, Ach. Fauzi (pakai kopyah hitam) saat makan bareng demonstran

Sumenep, Bhirawa
Bupati Sumenep, Ach Fauzi memiliki cara unik menjinakkan demonstran dalam menyuwarakan aspirasi, bobroknya pelayanan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan makan nasi bungkus di Emperan Pemda, Rabu (12/3).

Makan nasi bungkus bersama aktivis yang menyampaikan aspirasi di halaman Pemkab itu merupakan potret berbeda dari sosok suami Nia Kurnia. Hal itu menunjukkan bahwa pelayanan terhadap masyarakat tidak hanya bisa dilakukan di atas meja, melainkan di mana saja.

“Kalau bisa makan bersama, ditempat dan makanan yang sama seperti ini kan lebih akrab. Ini bagian dari bentuk kesamaan secara manusiawi,” kata Fauzi.

Ia mengapresiasi masukan yang disampaikan oleh para aktivis. Masukan dengan bentuk apapun tetap ia terima dengan tujuan memperbaiki Sumenep ke depan.

“Kami tidak anti terhadap kritik. Apalagi kritik itu dibarengi dengan solusi,” paparnya.

Sementara itu, salah satu orator aksi Gerakan Peduli Masyarakat Sumenep (GPMS), Sudirman menyatakan, banyak OPD yang kinerjanya hanya sebatas ABS (asal bapak senang). Padahal, apa yang dilakukan OPD itu sangat merugikan rakyat. Banyak rakyat yang tertindas akibat kebijakan OPD yang tidak bekerja secara profesional.

“Ada sejumlah OPD yang belum melakukan pelayanan secara maksimal, salah satunya Rumah Sakit, Dinsos, Disdik, Satpol PP, DLH dan Bappeda. Mereka bekerja diluar aturan sehingga pelayanan tidak maksimal,” ucap Sudirman.

Di Dinas Lingkungan Hidup, lanjut Sudirman, banyak petambak udang yang mengabaikan dampak lingkungan. Mereka membuang limbah ke laut, akibatnya laut tercemari dan para nelayan tak bisa memperoleh ikan di laut tersebut akibat air telah tercemar. Satpol PP pun terkesan hanya menjadi pengawal pejabat dan Bupati, padahal tugas utamanya adalah penegak Perda.

“Ini tanggung jawab Bupati yang baru untuk mengubah kebiasaan jelek ini. Kami rakyat biasa yang membutuhkan pelayanan serius,” tegasnya.

Bappeda juga dituding hanya mementingkan keinginan segelintir oknum pejabat. Upaya merevisi Perda RTRW itu menjadi salah satu bentuk dukungan Bappeda terhadap pemodal, bukan untuk rakyat Sumenep secara universal.

“Kami minta pak bupati bisa mengevaluasi kinerja OPD yang selama ini hanya ABS. Jangan ada istilah ABS lagi ke depan,” tambahnya. (sul)

Tags: