Foto: ilustrasi
DPRD Jatim, Bhirawa
Akibat perekonomian global belum pulih berdampak pada sejumlah proyek di Jatim yang dipastikan dalam APBD 2018 tidak dianggarkan. Salah satunya proyek Jalur Lintas Selatan yang diharapkan selesai pada 2019. Ini karena dalam tahun 2018 banyak sekali agenda politik di Jatim yang tentunya menguras anggaran.
Anggota Komisi D DPRD Jatim, Ahmad Heri mengakui jika banyak anggaran di APBD Jatim yang terserap untuk membiayai agenda politik. Karenanya untuk JLS dalam APBD 2018 anggarannya tidak dimasukan. Namun demikian di lapangan proyek JLS tetap digarap dengan menggunakan dana pinjaman dari Islamic Development Bank (IDB) dengan total Rp2,2 triliun yang digarap secara multi years.
“Memang di APBD Jatim 2018 untuk penyelesaian proyek JLS tidak ada, karena memang tidak ada anggaran. Namun demikian proyek tersebut tetap digarap dengan model multi years lewat pinjaman dari IDB. Dan diharapkan 2020 mendatang proyek prestisius tersebut segera rampung,”lanjut politisi asal Nasdem yang dihubungi lewat telepon genggamnya, Kamis (4/1).
Ditambahkannya, jika proyek tersebut selesai maka angka kemiskinan di wilayah selatan dapat ditekan melalui proyek ekonomi kerakyatan. Pasalnya, saat ini angka disparitas wilayah masih tinggi, karena kondisi jalan yang diakses masyarakat sangat jelek. Sehingga hal ini menambah uang transportasi.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Komisi D DPRD Jatim, Edi Paripurna. Menurutnya, sebenarnya sejumlah proyek di Jatim sudah di take over oleh pusat. Akan tetapi pusat lebih banyak memprioritaskan proyek di luar Jawa. Dan untuk satu-satunya untuk proyek JLS lebih mengedepankan pada pinjaman IDB.
“Meski APBD Jatim 2018 tidak mengalokasikan anggaran untuk JLS, namun dari pendanaan IDB secara multi years sudah bisa menyelesaikan untuk proyek JLS yang memang sebelumnya diharapkan selesai 2019. Tapi karena sesuatu hal ternyata mengalami mundru hingga 2020,”papar politisi asal PDIP ini.
Seperti diketahui, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah mengupayakan mencari pinjaman dana (hutang) ke Islamic Development Bank (IDB) untuk membiayai proyek Jalur Lintas Selatan (JLS). Langkah ini ditempuh karena kemampuan APBN terbatas sehingga tak bisa menepati janji membiayai JLS secara maksimal.?
Minimnya pembiayaan JLS dari pemerintah pusat otomatis berdampak pada penyelesaian pembangunan jalan sepanjang 673 kilometer itu terancam molor di wilayah Jatim. Padahal Gubernur Jatim Soekarwo sudah menargetkan JLS tuntas pada tahun 2019 mendatang.? [cty]
