Warga Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban yang merupakan ring 1 JOB PPEJ saat melakukan negoisasi dengan pihak JOB PPEJ pasca melubernya flare. (khoirul huda/bhirawa)
Tuban, Bhirawa
Seiring turunnya tingkat produksi minyak dari lapangan ?Migas yang dioperatori oint Operating Body Pertamina-?PetroChina East Java (JOB PPEJ) dari sumur Mudi di Desa ?Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, maka dampak ?gas buang yang dihasilkan dari proses produksi minyak tersebut? mengalami penurunan drastis.
“Dengan turunnya produksi dan tak beroperasinya beberapa ?sumur di lapangan Mudi itu, gas buang yang dihasilkan dari ?proses produksi minyak JOB PPEJ di sana juga menurun,” kata ?Akbar Pradima, Field Andim Superintendent JOB PPEJ.
Karena itu, tuntutan warga setempat yang meminta kompensasi ?akibat dampak gas buang tak bisa sekonyong-konyong dipenuhi ?manajemen JOB PPEJ. “Kompensasi itu sebenarnya kita ?melihatnya ketika ada dampak langsung dari operasi gas ?buang. Dulu (gas buang) sampai 20 MMSCFD, sekarang ini? tinggal 3 MMSCFD. Itu yang kita mau buktikan dulu,” tegas ?Akbar Pradima setelah pertemuan dengan warga Desa Rahayu, ?bersama pihak Muspika Kecamatan Soko, Tuban.
Langkah JOB PPEJ tersebut sejalan dengan ketentuan dalam ?UU Lingkungan dan regulasi lain yang mengatur korporasi hulu ?Migas terkait masalah tersebut. “Yang menahan masalah ?kompensasi itu adalah undang-undang (UU), bukan saya atau ?JOB PPEJ. Tolong bantu kami. Ini uang negara sekian besar, ?kalau kita kasih begitu saja tanpa ada dasarnya (hukum), itu ?merupakan temuan. Kita bisa masuk penjara, karena hal itu. ?Kita tak bisa main-main dengan uang negara,” tegasnya.
Saat ini tingkat produksi minyak yang dihasilkan JOB PPEJ dari ?lapangan sumur Mudi sekitar 1.000 barel per hari. Padahal, ?beberapa waktu lalu tingkat produksi hasil minyak dari lapangan? tersebut bisa mencapai 4.000 barel per hari. “Sekarang ini ?produksi (minyak) dari 4.000 barel per hari tinggal 1.000 barel ?per hari. Untuk PC sudah tak produksi semua,” jelas Akbar.
Dengan turunnya tingkat produksi dan harga minyak dunia yang ?belum membaik, katanya, mengakibatkan banyak korporasi hulu ?migas menghela napas panjang dan mengatur manajamen ?produksi dan keuangana secara prudent (hati-hati). Pasalnya, ?tambahnya, biaya operasional dan produksi per barel cukup ?tinggi, sedang harga minyak di pasar global berada di kisaran ?USD 35 per barel. “Ini Pertamina yang punya, untuk (saham) Cina tinggal 10 ?persen. Kalau bukan Pertamina yang punya, ini mesti ada ?kalkulasi lain,” tambahnya.
Kembali soal tuntutan kompensasi, Akbar mengatakan, untuk ?membuktikan ada atau tak adanya dampak langsung terhadap ?lingkungan dan warga masyarakat sekitar lokasi akibat gas ?buang, JOB PPEJ melibatkan ITS sebagai lembaga independen ?dan BLH Tuban untuk meneliti masalah ini secara komprehensif. Sehingga, ujarnya, kalau nanti terbukti ada dampak dari gas ?buang, korporasi bisa membayar kompensasi. “Prinsipnya, ?semua harus merujuk pada UU dan regulasi yang berlaku,” ?ingat Akbar.
JOB PPEJ, katanya, sebagai operator siap membayar ?kompensasi kepada warga masyarakat sekitar lokasi jika ?ditemukan pelanggaran dan ada dampak langsung dari gas ?buang. Penelitian yang dilakukan JOB PPEJ bersama tim ITS ?menjadi dasar untuk membayar kompensasi atau tidak. Sementara, Kepala Desa Rahayu, Sukisno, meminta kejadian serupa tidak terulang kembali. Sebab tadi banyak warga yang takut, dan trauma apabila terjadi ledakan di Pad A.
“Kalau membersarnya flare sudah sering terjadi, tapi yang paling menakutkan baru terjadi hari ini. Pasca melubernya percikan flare ke lingkungan sekitar, hanya bagian keamanan saja yang mendampingi warga, sekaligus menghubungi Polsek Soko untuk meredam amuk masa.” kata Sukisno. [hud]
