Jakarta, Bhirawa.
Menurut Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Johny G Plate, Isue Hoaks pada Pilkada 2020 ini, hampir tidak ada di ruang digital publik. Kalau pun ada, jumlahnya sedikit.
“Dari data cyber drone Kominfo, selama Pilkada 2020 ini, hanya ditemukan sekitar 47 Isue Hoaks. Data tersebar di 602 sebaran kontek pada platform digital,” kata Johny G dalam diskusi 4 Pilar MPR RI bertajuk “Waspada Hoaks Jelang Pilkada 9 Desember 2020”, Senin sore (7/12). Nara sumber lainnya, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin (Golkar) dan anggota MPR RI Saan Mustofa (Nasdem).
Menkominfo menyebutkan ada 3 kategori Isue Hoaks yang beredar. Pertama hoaks mengenai permintaan dana bantuan Pilkada. Seperti surat edaran permohonan dana bantuan pengamanan penyelenggaraan Pilkada. Yang diajukan oleh berbagai Gubernur, Bupati atau Walikota di berbagai daerah.
Kedua, hoaks yang terkait penyelenggaraan Pilkada, meliputi informasi penyelenggaraan Pilkada, ditunda. Hingga debat yang tak disiarkan secara live.
Ketiga, hoaks mengenai kampanye atau tentang dukungan untuk para Paslon. Meliputi informasi dukungan dari berbagai figur publik. Seperti Megawati Soekarno dan Prabowo, yang mendukung Paslon tertentu. Kemudian Presiden menjadi timses salah satu Paslon hingga foto-foto palsu mengenai kampanye Paslon.
“Isue SARA yang dulu begitu luar biasa, di Pilkada 2020 sangat minim, bahkan hampir tidak terjadi di ruang digital kita,” jelas Johny G Plate.
Azis Syamsuddin menyatakan: ditengah perkembangan ruang digital saat ini, berita hoaks tidak bisa di asli dan hilang sepenuhnya. Selama publik masih mengakses ruang digital seperti media sosial. Maka kabar bohong atau hoaks, masih akan tetap ada.
“Selama kita masih menggunakan IT yang berkembang dari waktu ke waktu, berita hoaks masih tetap ada. Kesadaran masyarakat terhadap informasi bohong atau hoaks diruang digital, menjadi faktor penting dalam upaya me-minimalisir penyebarannya,” ungkap Azis.
Saan Mustofa berpendapat, ruang hoaks di Pilkada 2020, menjadi sangat terbuka. Karena kampanye Pilkada digelar di tengah pandemi Covid-19 yang mengharuskan berbagai kampanye menggunakan media sosial secara masif, untuk meyakinkan pemilihnya.
“Ruang hoaks di Pilkada 2020 ini, sangat terbuka. Karena Pilkada digelar ditengah pandemi, sehingga ruang untuk pertemuan sangat terbatas. Satu-satunya cara adalah lewat media sosial dimana terbuka peluang ditumpangi hoaks,” jelas Saan Mustofa. (ira)
