Jakarta, Bhirawa
Presiden terpilih Joko Widodo menegaskan bahwa keputusan final terkait nama-nama dalam susunan kabinet yang akan mendukung pemerintahan ada di tangannya.
Dia menepis tudingan campur tangan partainya yang terlalu jauh.
“Sampai detik ini saya belum bicara tentang siapa-siapa, apalagi duduk di posisi mana, tapi kalau minta masukan kan boleh? Namun itu tentunya harus diolah dengan kriteria, diolah oleh tim kemudian diolah dengan partai pendukung, kemudian kembali ke tim, finalisasi ada di saya,” kata Jokowi saat hendak meninggalkan Balai Kota, Kamis (24/7) kemarin.
Hingga saat ini, Jokowi tetap bungkam terkait rencana susunan kabinetnya, termasuk proporsi kabinet yang dikabarkan akan lebih banyak dari kalangan profesional ketimbang dari orang partai.
“Saya tidak perlu menyebutkan. Jangan tanya yang detil-detil seperti itu nanti banyak yang intervensi ke tim. Ini baru digodok. Kan sudah saya sampaikan, jangan mendikotomi. Jangan memisahkan antara profesional dan orang partai, orang partai kan juga banyak yang profesional,” katanya.
Sementara itu, terkait pembentukan “Kantor Transisi”, Jokowi berjanji pada wartawan akan menunjukkan lokasi dan fungsi sebenarnya setelah Hari Raya Lebaran.
Jokowi juga mengaku telah berkonsultasi langsung dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait proses transisi tersebut.
“Sudah, Beliau sudah menyampaikan, setelah ditetapkan oleh KPU, Beliau membuka diri penuh,” katanya.
Jokowi bahkan akan bekerja sama dengan SBY dalam masa transisi.
“Nanti tim kan kita bagi sendiri karena nanti dari pemerintahan Pak SBY juga akan menyiapkan satu tim juga, jadi alih (pemerintahannya) bisa mulus,” katanya.
Jokowi juga mengaku telah meminta masukkan dari Presiden SBY dalam menentukan orang-orang dalam kabinetnya, termasuk kriteria menteri.
“Kabinet rampung setelah Lebaran besok,” kata Jokowi.
Jokowi Diminta Urus Pengunduran Diri
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi berharao Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo segera mengurus pengunduran dirinya ke DPRD agar pada saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI pada Oktober nanti tidak ada jabatan ganda yang diembannya.
“Kalau tidak ada gugatan ke MK dan lancar sampai pelantikan, tentu diharapkan sebelum itu beliau sudah mengajukan pengunduran dirinya ke DPRD DKI Jakarta. Sehingga pada saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di bulan Oktober itu dia sudah selesai (sebagai Gubernur), karena tidak boleh rangkap jabatan,” kata Gamawan di Jakarta, Kamis.
Dia menjelaskan masa non-aktif Jokowi sebagai Gubernur, karena mengikuti kegiatan Pemilu, sudah berakhir pada Selasa (22/7) lalu bertepatan dengan penetapan dan pengumuman pemenang Pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Masa non-aktif Pak Jokowi sudah berakhir pada saat KPU menetapkan hasil Pilpres, artinya mulai Rabu (23/7) dia sudah kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta,” jelasnya.
Joko Widodo dinonaktifkan sebagai Gubernur DKI Jakarta karena mencalonkan diri sebagai peserta Pilpres 2014 bersama Jusuf Kalla sebagai wakilnya.
KPU telah menetapkan dan mengumumkan pasangan Jokowi-Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih untuk periode 2014-2019, dalam SK 536/Kpts/KPU/Tahun 2014. [ant. ira]
Keterangan Foto : Presiden terpilih Joko Widodo (tengah) didampingi sejumlah relawan menghadiri syukuran kemenangan Jokowi-Jk di Tugu Proklamasi, Jakarta, Rabu (23/7).
